Tidak Ada Surga untuk Teroris

Teroris menjadikan surga sebagai tujuan melakukan aksi teror. Padahal tidak pernah ada surga untuk teroris.

Bela Diri... atau Bunuh Diri?

Publik dikejutkan kematian seorang remaja yang dilindas mobil pikap dalam suatu atraksi bela diri. Seperti inikah potret pendidikan bela diri di Indonesia?

Penghinaan yang Melanggar Batas Peradaban dan Kebudayaan

Belakangan ini muncul penghinaan menyangkut fisik terhadap tokoh Papua, Natalius Pigai. Penghinaan ini disayangkan oleh banyak pihak.

2019 Ganti Presiden? Kenapa Tidak!

Tagar #2019GantiPresiden viral di mana-mana. Gerakan ini begitu masif di media sosial dan diwujudkan dalam bentuk kaos.

Tidak Perlu Ragu Kuliah di Universitas Terbuka

Kampus yang memiliki unit pembelajaran di berbagai daerah di Indonesia ini bisa menjadi pilihan dalam menempuh pendidikan tinggi.

Senin, 21 Mei 2018

Tidak Ada Surga untuk Teroris

ilustrasi penanganan teroris.



Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post


Teror bom bunuh diri yang mengguncang Surabaya, lantas Riau, mengundang kembali kesedihan mendalam bagi masyarakat Indonesia.  Pasalnya teror bom yang dalam beberapa waktu terakhir sempat terhenti, kini muncul kembali bahkan dengan skala dan radius yang begitu tak terduga. Yang lebih memprihatinkan, selain menelan banyak korban, pelaku teror turut mebawa serta keluarga mereka yang usianya masih sangat belia, bahkan ada yang belum genap 10 tahun.

Tentu menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya dicari oleh para teroris ini sehingga mereka bisa melakukan apa saja yang di luar nalar manusia. Bunuh diri jelaslah hal yang dilarang agama. Dan ini sudah jelas di agama Islam, diterangkan adalm Alquran dan hadis sahih. Apalagi bila bunuh diri yang dilakukan bertujuan untuk membunuh orang lain, maka betapa berlapisnya dosa si pelaku karena secara jelas agama Islam melarang membunuh, apalagi yang dibunuh merupakan umat beragama lain yang tengah melakukan ibadahnya dengan damai.

Bila bunuh diri dan membunuh saja sudah begitu dosanya, lantas tambahan dosa apalagi yang akan didapatkan ketika mengajak serta buah hati yang belum akil balig melakukan dua perbuatan terkutuk itu? Apakah dengan dosa seperti itu, surga menanti jiwa-jiwa mereka di akhirat? Apakah yang melakukan itu akan selamat dari siksa di alam barzah?

Saya bukan ustaz atau ahli agama, akan tetapi bila merujuk pada Alquran dan hadis sahih, sudah jelas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh teroris merupakan tindakan dosa. Bahkan termasuk dosa besar, yang ancamannya adalah neraka. Lantas bila merujuk pada tindakan itu saja, apakah layak disebut bila teroris bisa mendapat surga dengan kekejian yang dilakukan?

Itu baru dilihat dari kitab suci, belum bila melihat pada kisah nabi. Bagi umat Islam yang taat, pasti sudah mengerti seperti apa keteladanan yang kebaikan hati dari sang uswatun hasanah. Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan teror. Yang diperbolehkan adalah berperang ketika terjadi kesewenang-wenangan. Itu pun bukan sekadar perang, melainkan perang sesungguhnya yang begitu menganut hukum-hukum peperangan.

Indonesia, meskipun tidak bisa dikatakan sepenuhnya sejahtera, namun kondisinya berada dalam kedamaian. Masyarakatnya rukun antaragama, suku, ras, dan golongan. Tidak sedang dalam perang. Sehingga perang yang dijadikan alasan para teroris sejatinya tidak pernah ada. Mereka sendirilah yang menyulut perang tanpa mengindahkan aturan-aturannya.

Hukum perang yang dianut Rasulullah adalah hukum perang yang adil, yang fair saling berhadapan satu sama lain. Saling adu kekuatan di medan tempur. Tidak ada yang datang ke rumah ibadah lantas meledakkan diri. Tidak pernah ada. Bahkan saking santunnya hukum perang Rasulullah, para tahanan perang diperlakukan dengan baik, tak boleh ada penyiksaan ketika lawan sudah menyerah.

Keadilan perang yang ditunjukkan Rasulullah juga meliputi mereka yang terlibat di medan tempur. Anak-anak yang belum cukup umur dan juga perempuan tidak diperkenankan ikut perang. Bahkan orang yang dianggap masih punya tanggungan hidup, disarankan tetap berada di rumah. Kisah ini mestinya menunjukkan betapa yang dilakukan para teroris sama sekali tidak punya dasar. Membawa perempuan dan anak-anak menyerang tempat ibadah, sama sekali tidak pernah ada contohnya.

Perlakuan terhadap umat beragama lain, juga sejatinya secara jelas telah ditunjukkan teladannya oleh Rasulullah. Yaitu selama tidak mengganggu atau menindas, maka haram untuk diperangi. Keberadaan umat berbeda keyakinan ini malahan harus dijaga dan dirangkul, dipastikan keamanannya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada pemeluk Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Maka, nabi yang mana yang diikuti para teroris?

Dengan begitu banyaknya pelanggaran atas perintah Allah dan sabda nabi, sudah seharusnya tudingan Islam mengajarkan terorisme dihapuskan. Sebaliknya, ajaran kedamaian dan cinta kasih Islam harus lebih dikampanyekan. Aksi para teroris, mulai dari Bom Bali, Bom Surabaya, hingga ISIS, sudah seharusnya dilepaskan dari embel-embel Islam. Karena Islam tak pernah mengajarkan semua itu.

Makanya saya heran dengan cuitan Ade Armando yang menyebut Islam tak bisa dilepaskan dari aksi teroris. Pria berkacamata yang mengaku dosen itu menyebut ada banyak ayat di Alquran yang merujuk pada aksi terorisme. Mendapati pendapat tak berdasar itu, saya berkeyakinan bila Ade Armando ini tidak pernah mempelajari Alquran.

Logikanya, kalau memang Alquran mengajarkan terorisme, maka Indonesia ini akan binasa dari dulu, karena mayoritas penduduknya adalah Islam. Faktanya, justru umat Islam tercatat sejak zaman penjajahan, kemerdekaan, hingga sekarang ini sebagai garda terdepan dalam menyelematkan negeri. Sungguh pendapat yang amat beracun yang sangat disayangkan keluar dari mulut seorang dosen yang katanya beragama Islam.

Memang, banyak pihak yang telah dibutakan oleh aksi terorisme mengatasnamakan Islam sehingga dengan kepentingan pribadi atau golongan, dengan menggunakan emosi yang labil bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang bukannya meneteramkan, tapi justru semakin memperkeruh suasana. Yang seperti itu menurut saya juga layak dilabeli teroris, karena dengan kalimat-kalimatnya bisa menjadi provokator yang meresahkan masyarakat.

Saya bukan Tuhan, dan saya pikir saya juga tidak berhak menghakimi. Tapi saya rasa kita semua sepakat terlepas dari apapun keyakinan kita,  bahwa tidak pernah ada surga untuk teroris. Karena surga tidak pernah bisa “dibeli” dengan penderitaan manusia lain. Alih-alih seperti mujahid atau para pejuang syahid, para teroris mengatasnamakan agama ini justru berakhir seperti Firaun yang jasadnya tidak diterima bumi. Lihatlah betapa muncul beragam penolakan di berbagai daerah terhadap jenazah para teroris. Mirip dengan yang terjadi pada Firaun di zaman Nabi Musa.

Maka berhenti mengaitkan terorisme dengan Islam atau dengan agama apapun. Karena saya meyakini semua agama mengajarkan perdamaian. Stigma ini seharusnya sudah hilang di zaman now, tapi tetap saja Islam selalu menjadi kambing hitam bahkan di negeri mayoritas muslim itu sendiri. Ditambah lagi dengan kebodohan aparat yang bisa dengan mudah mengaitkan Islam dengan aksi kekerasan.

Kita pasti ingat komentar salah seorang petinggi aparat keamanan yang dengan mudahnya menyebut ucapan “Allahu Akbar” sebagai ciri teroris. Lantas yang terbaru, betapa Alquran yang begitu suci dijadikan barang bukti untuk kejahatan terorisme. Belum lagi tudingan dan tuduhan keji kepada para santri maupun muslim yang berjenggot atau bercadar. Sungguh hal-hal yang sangat disayangkan oleh negeri yang dasar negaranya bersumber dari agama Islam.

Entah apa yang dituju oleh para teroris, entah apa yang mereka cari, tapi jelas itu bukanlah jalan yang diridai Allah. Karena kalamullah, Alquran tak pernah mengajarkan itu. Maka cukup wajar bila kita lantas  berasumsi bahwa  aksi-aksi teroris itu sengaja dilakukan untuk menjelekkan nama Islam. Untuk memperburuk citra Islam, untuk membuat dunia membenci Islam. Bahwa aksi terorisme yang belakangan marak merupakan agenda besar untuk menjauhkan umat dari kebenaran. Wallahu a’lam bishawab. (*)

Ilustrasi foto: Antara

Senin, 14 Mei 2018

Bela Diri... atau Bunuh Diri?

ilustrasi



Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

BEBERAPA waktu lalu, publik Bumi Etam dikejutkan dengan kabar seorang remaja yang tewas terlindas mobil pikap. Yang membuat miris, remaja tersebut mengembuskan napas terakhirnya dalam sebuah atraksi bela diri di suatu momen perpisahan sebuah sekolah menengah di Berau. Ya, dilindasnya sang remaja nahas merupakan bagian dari atraksi tersebut.

Tentu ini merupakan hal yang sangat disayangkan semua pihak. Seorang remaja yang masih memiliki masa depan cerah mesti berakhir di bawah roda. Memang hal ini bisa diketagorikan sebagai kecelakaan dengan unsur kelalaian, namun latar belakang terjadinya kasus inilah yang patut menjadi perhatian banyak pihak.

Atraksi unjuk kebolehan diri dengan menantang nyawa bukan hal baru dalam pertunjukan seni di Indonesia. Kebanyakan dilakukan para profesional bela diri atau pesulap yang telah berpengalaman puluhan tahun. Bahkan tak jarang bila atraksi seperti ini dibumbui hal-hal berbau mistis. Sehingga dalam setiap pertunjukan tersebut, selalu dipesankan bahwa adegan-adegan yang dilakukan merupakan adegan berbahaya sehingga diharap untuk tidak melakukannya di rumah.

Maka, cukup menjadi pertanyaan bila remaja 16 tahun yang dalam hukum negara dikategorikan masih di bawah umur lantas terlibat dalam aksi menantang maut. Tak main-main, bersama rekan-rekannya yang lain, tubuh kecil sang remaja mesti dilindas oleh pikap yang sudah tentu berat.

Wajar sebelum aksi dimulai, perasaan bergidik menghampiri mereka yang menyaksikan. Khawatir terjadi hal yang tak diinginkan pada si bocah. Walaupun dalam pendampingan orang dewasa, kecemasan itu sulit akan lepas. Benar saja, setelah mobil melintasi enam remaja, dua di antaranya yang berada paling depan terlihat lemas. Tragisnya, itulah akhir dari remaja 16 tahun yang pertama kali dilindas pikap.

Menyaksikan videonya yang viral saja sudah membuat bergidik, apalagi membayangkan diri ini menjadi para penonton langsung di acara. Lantas kemudian membayangkan diri ini menjadi orang tua dari korban. Betapa sedih dan hancurnya perasaan ini melihat masa depan putra yang merupakan kebanggaan mesti berakhir dengan cara yang amat tragis.

Ya kejadian itu memang musibah, kecelakaan. Tapi takkan menjadi musibah bila kita semua bisa peduli dan berhati-hati. Bukan kali ini saja kegiatan bela diri memakan korban anak-anak muda. Kerap muncul di media, kabar tewasnya remaja yang tengah mengikuti kegiatan perguruan bela diri. Di antaranya saat ujian kenaikan pangkat, ujian kekebalan tubuh, hingga yang terbaru tragedi di Berau.

Dengan tragedi-tragedi seperti itu, tentu menjadi pertanyaan bagaimana mungkin kegiatan bela diri yang sejatinya untuk melindungi diri, malah mengakibatkan diri terbunuh. Kasus di Berau seakan menunjukkan bahwa tragedi ini terus-menerus berulang. Bisa saja di tahun-tahun yang akan datang, remaja-remaja kita kembali berakhir tragis dalam latihan bela diri, sebelum sempat “membela diri”.

Maka para pengurus kegiatan bela diri sudah seharusnya menjadikan tragedi-tragedi tersebut sebagai pembelajaran ke depan. Bahwa, apa yang diajarkan kepada para muridnya adalah ilmu untuk membela diri, tanpa ada potensi untuk bunuh diri. Tak perlu lagi ada ujian-ujian atau aksi-aksi yang menantang maut, yang bisa membuat masa depan mereka terenggut.

Bela diri itu tak bisa dipukul rata untuk semua orang. Mental dan kemampuan tubuh manusia itu berbeda satu sama lain. Sesuatu yang bisa diatasi oleh seseorang, belum tentu dapat diatasi orang lainnya. Bahkan dengan pelatihan yang intensif sekalipun. Inilah yang mestinya disadari benar, bahwa potensi kecelakaan itu selalu ada.

Saat ini, kita hidup di zaman yang serba modern dengan kemajuan teknologi yang makin pesat. Kondisi masyarakat tak lagi seperti era kerajaan dan penjajahan. Maka sudah sepatutnya ada penyesuaian bentuk pendidikan bela diri. Walaupun sekadar untuk atraksi dan pertunjukan, harus dipastikan keamanan sehingga tidak berujung “bunuh diri”.

Dari segi pendidikan, harus diingat bahwa murid-murid hanyalah titipan orang tua untuk dididik. Maka harus disadari bahwa keselamatan mereka adalah kewajiban. Seberat apapun materi pendidikan yang diberikan, tidak boleh mengecewakan mereka yang telah menitipkan. Sehingga dengan demikian, sebelum hendak “macam-macam” dengan si murid, harus dipikirkan terlebih dulu tanggung jawab yang dipegang. Mau jadi guru yang amanah atau khianat?

Sebagai pihak yang mendidik dan menilai, para guru tentunya tahu kemampuan dan kapasitas murid-muridnya. Sehingga sekalipun muridnya merasa tidak keberatan atau menginginkan suatu aksi menantang maut, guru bisa menentukan hal itu diperbolehkan atau tidak. Jangan lantas karena persetujuan si murid, bisa semena-mena membuat keputusan yang bisa membahayakan nyawa.

Tentu para guru juga merupakan orang tua atau setidaknya orang yang dituakan. Bila membayangkan bahwa anak didik seperti anak sendiri, apakah bisa tega menempatkan mereka dalam kondisi yang membahayakan? Seharusnya jawabannya adalah tidak. Membayangkan diri menjadi orang tua yang kehilangan anak untuk selama-lamanya di usia yang muda saja pasti sudah sangat berat.

Ya memang tidak bisa disamaratakan, bisa saja guru-guru yang lalai tersebut adalah oknum. Akan tetapi, apa yang dilakukan oknum ini harus menjadi pelajaran. Agar para guru yang baik, tidak turut menjadi oknum di kemudian hari. Karena guru adalah pendidik, bukan pembunuh.

Di satu sisi, peran orang tua juga tidak bisa dilepaskan. Memang merupakan niat baik memasukkan anak ke perguruan bela diri. Agar sang anak bisa mendapatkan banyak manfaat yang kelak berguna. Bisa dalam bentuk ilmu bela diri yang memang fungsi utamanya untuk membela diri, mendapatkan tubuh yang sehat karena olahraga, atau kemampuan-kemampuan sosial lainnya.

Namun institusi ini berbeda dengan pendidikan formal di sekolah biasanya. Akan banyak adu fisik, mental, dan mungkin aksi kebal yang menyertai hari-hari anak. Sehingga maka dari itu, orang tua pun masih tetap harus melakukan pengawasan. Pengawasan penting demi memastikan kesayangan dan kebanggaan kita tidak mati sia-sia karena hal-hal yang sejatinya tidak perlu.

Dalam hal ini, orang tua perlu berdiskusi dengan anak mengenai kegiatan-kegiatannya di sekolah maupun di kegiatan ekstra sekolah. Dari diskusi ini, bisa diketahui apakah kegiatan anak sudah dalam jalur yang tepat atau belum. Bila lantas didapati adanya kegiatan-kegiatan yang dianggap membahayakan keselamatan sang anak, maka orang tua harus dengan tegas memberikan larangan, sekalipun ada pengawasan dari pihak guru.

Pengawasan orang tua seperti ini di era sekarang memang cukup berat dilakukan. Jangankan untuk mengawasi kegiatan bela diri, untuk menjaga anak di rumah saja kadang orang tua masih dikalahkan oleh “pesona” gadget yang mampu mengalihkan perhatian secara penuh. Maka ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan demi keselamatan buah hati.

Sementara bagi para remaja yang ikut atau ingin ikut dalam perguruan bela diri, juga masih harus terus waspada dan berhati-hati. Agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam setiap kegiatan yang ada di perguruannya masing-masing. Guru atau kakak senior tetaplah orang lain, keputusan mutlak tetap ada pada diri sendiri. Bila apa yang dikatakan guru dan senior dianggap baik, maka harus dilakukan. Namun bila perkataan mereka berpotensi mencelakakan, maka harus ditinggalkan.

Karena untuk apa belajar bela diri bila pada akhirnya malah mati bunuh diri? Artinya, ilmu bela diri yang diajarkan ternyata tidak mampu untuk membela diri melainkan membahayakan diri. Kalau begitu sih lebih baik tidak usah belajar bela diri sekalian ketimbang mati konyol.

Saran saya, marilah bersama-sama mempraktikkan pembelajaran bela diri yang baik. Bela diri yang memang diperuntukkan membela diri. Ajari gerakan-gerakan fisik untuk membela diri berikut rangkaian jurusnya. Berlatih dengan duel yang aman dan kompetisi yang sehat. Tak perlulah aksi-aksi berbau kesombongan macam ilmu kebal, tak perlu pula ujian-ujian kenaikan pangkat yang membahayakan. Karena sekali ini, bela diri adalah untuk membela diri, bukan untuk membunuh diri. (*)

Selasa, 01 Mei 2018

Antara TKA dan TKI


ilustrasi TKA

Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post
ISU tenaga kerja asing (TKA) yang konon membeludak belakangan ramai dibicarakan. Di tengah pengangguran yang terus meningkat, isu ini jelas begitu kontradiktif. Apalagi para TKA ini bekerja di level pekerja kasar yang sejatinya masih dapat dikerjakan tenaga-tenaga lokal.

Maka jangan heran bila isu ini menjadi bahan bagi masyarakat dan juga pihak oposisi untuk menyerang pemerintah. Ya tentu, apalagi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lampau Presiden Jokowi sempat menjanjikan penciptaan lapangan kerja yang masif bagi rakyat Indonesia.

Nyatanya, kebijakan yang diambil berbanding terbalik. Sang presiden malah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA yang dianggap memudahkan akses TKA masuk ke Indonesia. Alasan penerbitan perpres untuk meningkatkan daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja. Perizinan penggunaan TKA konon jadi alasan terhambatnya investasi sehingga melalui perpres, perizinan tersebut dipermudah.

Namun begitu, landasan penerbitan perpres ini disebut tidak kuat jika dilihat dari segi yuridis dan sosiologis. Pasalnya dari segi sosiologis, perpres ini dianggap tidak mencerminkan kenyataan di masyarakat yang kini begitu sulit mencari pekerjaan. Sementara dari segi yuridis, beberapa pasal dalam pilpres dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tak ayal, perpres ini mendapat banyak kritik. Dikritik begitu, pemerintah berikut barisan pendukungnya menjawab dengan perbandingan antara TKA dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Keberadaan TKI di luar negeri yang katanya lebih banyak dari TKA yang masuk ke Indonesia dijadikan pembenaran atas pengambilan kebijakan akses TKA. Dalihnya, penggunaan TKA takkan berpengaruh pada tenaga kerja lokal.

Padahal, membandingkan masalah TKI dan TKA sejatinya tidaklah tepat dan relevan. Beberapa argumen dapat mematahkan alasan pemerintah ini. Salah satunya, keberadaan TKI di luar negeri terjadi karena adanya kebutuhan dari negara-negara pengimpor TKI. Angka pengangguran di negara-negara tersebut terbilang rendah, sehingga tidak menjadi masalah karena tidak merebut kesempatan warga lokal di sana.

“Mereka tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena tidak butuh TKA,” ujar pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. Sang profesor juga menekankan masih banyaknya warga miskin dan juga pengangguran di Indonesia sehingga keberadaan TKA sejatinya belum diperlukan di Indonesia.

Ucapan Yusril ini lantas ditanggapi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Hanif Dhakiri. Sang menteri bertanya kepada Yusril terkait pengalaman Yusril kala menjadi menteri terkait keberadaan TKA ini. Buka-bukaan, Yusril menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa di masanya menjadi menteri, TKA itu ada. Namun pemerintah kala itu membatasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang belum bisa dilakukan tenaga kerja lokal.

“Kami tidak jor-joran izinkan buruh kasar masuk ke sini (Indonesia), terutama dari Tiongkok seperti ketika Anda jadi menteri,” tulis Yusril menjawab pertanyaan sang menteri. Sebuah jawaban yang sejatinya bisa menyadarkan pemerintah terkait pembatasan TKA.

Ya, TKA memang sudah eksis di tanah air sejak pemerintahan yang lalu-lalu. Akan tetapi, keberadaannya tidaklah semasif dan semudah seperti saat ini. Kebanyakan lebih pada level manajemen dan tenaga skill yang bertujuan untuk alih teknologi, berbagi pengalaman kepada tenaga lokal. Hal ini berbeda dengan yang terjadi sekarang, ketika begitu banyak TKA bekerja sebagai buruh kasar dan sopir yang sejatinya stok tenaga-tenaga untuk bidang itu masih banyak dimiliki Indonesia.

Temuan Ombudsman RI, terdapat ketimpangan antara data TKA yang diberikan pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA tahun lalu mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Mayoritas berasal dari Tiongkok.

Sementara Ombudsman RI memperkirakan jumlahnya lebih banyak dari angka yang disodorkan pemerintah. Hal ini melihat pada kenyataan bahwa terdapat pabrik-pabrik di Indonesia yang 100 persen diisi TKA, salah satunya di Manokwari. 

Pun begitu, Ombudsman RI mencatat terdapat pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan yang dilakukan TKA. Sebab, ditemukan setidaknya 500 orang asing yang menggunakan visa turis untuk bekerja di Indonesia. Parahnya, perusahaan bersangkutan malah membiarkan masalah itu dan tidak memberikan sanksi.

Temuan lainnya dari investigasi yang dilakukan dalam rentang semester kedua 2017, yaitu adanya TKA yang bekerja sebagai buruh kasar dan sopir. Di Morowali misalnya, ada ditemukan 200 orang yang menjadi sopir. Malahan dari temuan Ombudsman, persentase TKA yang menjadi pekerja kasar jumlahnya mencapai 90 persen.

Yang lebih mencengangkan, para TKA yang menjadi buruh kasar ini dibayar lebih mahal hingga tiga kali lipat dibandingkan tenaga lokal. Sebagai contoh, TKA mendapatkan gaji Rp 15 juta sementara tenaga lokal Rp 5 juta untuk posisi yang sama yaitu sopir. Mereka paling banyak ditemui di sektor pembangunan smelter dan konstruksi.

Serangkaian temuan ini tentunya merupakan gambaran nyata betapa keberadaan TKA kini semakin masif di negeri yang konon kaya raya ini. Walaupun pemerintah lantas berdalih perpres ditujukan bagi TKA level menengah, fakta banyaknya TKA menjadi buruh kasar sudah selayaknya menjadi perhatian dan mesti mendapat penindakan tegas. Pasalnya, keberadaan TKA yang begitu masif ini baru diketahui di rezim Jokowi yang belakangan tampak mesra dengan Pemerintah Tiongkok, negara asal mayoritas TKA.

Keberadaan TKA di sektor-sektor pekerja kasar ini jelaslah sangat merugikan bangsa. Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu secara ringkas memaparkan kerugian bangsa di balik masifnya arus TKA pekerja kasar. Dalam salah satu cuitannya, dia memaparkan perbedaan antara TKA dengan TKI yang logis.

Di antara perbedaan itu, TKI mengisi kekurangan tenaga kerja sementara TKA merebut lapangan kerja. Lantas dari TKI, Negara ini mendapatkan pundi-pundi devisa yang menjadikan mereka mendapat julukan “Pahlawan Devisa”. Sedangkan dari TKA, justru devisa kita tersedot. Poin terakhir yaitu TKI membantu mengelola SDA Negara tujuan sementara TKA datang bersama modal untuk menguasai SDA.

Terlepas pernyataan yang masih dapat dipertanyakan tersebut, pemaparan Said Didu sejatinya memantik lebih dalam korelasi antara TKA dengan TKI. Munculnya TKI yang melanglang ke berbagai Negara sejatinya merupakan buah dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dalam negeri.

Para TKI ini, berikut TKW, mesti meninggalkan sanak keluarga demi sesuap nasi karena negara gagal menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Pengangguran di negeri ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat menembus angka 7 juta jiwa. Sebuah angka yang fantastis tentunya dengan catatan peningkatan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, negara seakan membuka lapangan kerja baru bagi orang-orang asing lewat keran Perpres 20/2018 yang dipertanyakan karena dianggap menabrak pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal kalau mau bijak, TKI-TKI yang berada di luar negeri itu dapat ditarik ke dalam negeri untuk mengisi lowongan yang kini diisi para TKA.

Sehingga bila para TKA ini dibiarkan bebas begitu saja memasuki Indonesia, jangan heran bila jumlah TKI akan semakin banyak saja di tahun-tahun mendatang karena ketiadaan kesempatan untuk berkarya. Jangan sampai pemerintah dianggap abai dan lebih mempercayai orang luar ketimbang orang sendiri. Padahal begitu banyak potensi yang bisa dimaksimalkan dari tenaga-tenaga lokal bila pemerintah mau serius menanganinya.

Pemerintah perlu meyakini bahwa masalah tenaga kerja merupakan masalah yang penting. Karena ketiadaan lapangan kerja memunculkan masalah pengangguran. Masalah pengangguran lantas memunculkan masalah kriminalitas. Kriminalitas menciptakan kekacauan di masyarakat yang membahayakan stabilitas negara.

Memang tak elok bila memberikan beban sepenuhnya kepada pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Para pengusaha dan para sarjana juga mesti berperan dalam menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan dorongan dan dukungan sehingga geliat usaha lokal dapat bangkit dan berjaya di negeri sendiri.

Tentunya kita berharap Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di negeri ini bisa menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang bukannya terpecahkan, malah semakin bertambah saja. Apalagi sang presiden pernah menjanjikan mencetak 10 juta lapangan kerja selama lima tahun dalam kampanyenya dulu.

Bila si presiden mau lanjut dua periode, tentu janji ini harus diprioritaskan. Karena kalau tidak, maka benarlah guyonan di dunia maya kalau Jokowi sukses memenuhi janjinya cetak 10 juta lapangan kerja, tapi untuk orang Tiongkok. Malu dong sama slogan “Kerja, Kerja, Kerja.” (*)


Sumber foto: monitor.co.id

Minggu, 29 April 2018

Penghinaan yang Melanggar Batas Peradaban dan Kebudayaan

Natalius Pigai

Belakangan ini muncul penghinaan menyangkut fisik terhadap tokoh Papua, Natalius Pigai. Terkait penghinaan ini, budayawan Jaya Suprana ikut berbicara. Berikut tulisan Jaya Suprana yang menyayangkan adanya penghinaan tersebut:

MENJELANG akhir April 2018 di media sosial beredar sebuah meme yang menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto seekor gorila disertai komentar-komentar yang menyebut sang mantan anggota Komnas HAM sebagai teman sang gorila disusul koreksi "Bukan teman tapi saudara kembar wkwkwkwkwk" lalu diperparah dengan "Cocok-cocok kembar siam tapi masalah sifatnya baikan yang gak pake baju" disusul "kalau Bapak ini keluar malam tanpa ada penerangan orang pasti ketakutan".

Menurut pendapat saya sebagai pendiri Perhimpunan Pencinta Humor dan peneliti humor yang hasilnya saya tuangkan ke dalam buku Humorologi, komentar yang ditimpakan ke Natalius Pigai sama sekali bukan humor tetapi horor yang sama sekali tidak jenaka sebab tidak beradab!

Saya bukan orang Papua namun sebagai sesama warga Indonesia dengan Natalius Pigai saya merasa sangat amat prihatin atas penghinaan yang ditimpakan kepada Natalius Pigai.

Akibat berpihak kepada rakyat tergusur, saya pribadi sudah terbiasa dihujat oleh masyarakat medsos sebagai "si gendut", "si gentong", "tua bangka bau tanah", "cari muka", "penjilat pantat penguasa" padahal sama sekali saya bukan relawan tokoh penguasa mana pun akibat sama sekali tidak punya ambisi politik sebab tidak haus jabatan, duit dan kekuasaan namun sekedar berupaya berpihak kepada rakyat tergusur oleh angkara murka penguasa.

Namun menurut saya, hujatan terhadap Natalius Piagai sudah melanggar batas peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia yang sebenarnya sangat toleran dalam menghadapi perbedaan ras, etnis, paham dan agama sesuai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Boleh saja tidak suka terhadap Natalius Pigai akibat perbedaan paham, pendapat atau selera namun sama sekali tidak ada alasan pembenaran bagi seorang insan Indonesia yang beradab untuk menghina Natalius Pigai sebagai sesama warga Indonesia dan sesama manusia.

Orde Reformasi menghadirkan demokrasi di persada Nusantara sejak 1998. Demokrasi menghadirkan kebebasan berpendapat dan kebebasan mengungkap pendapat termasuk melalui medsos namun sama sekali bukan berarti demokrasi menghadirkan kebebasan menghina sesama manusia dengan alasan apa pun.
Dengan penuh kerendahan hati sebagai seorang sesama warga Indonesia dan sesama manusia saya memohon maaf atas penghinaan yang disampaikan segelintir sesama warga Indonesia dan sesama manusia terhadap Natalius Pigai.

Pada hakikatnya penghinaan tersebut bukan hanya mencemarkan nama baik Natalius Pigai namun juga mencemarkan nama baik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang toleran dan beradab.

Di samping sesama manusia dan sesama warga Indonesia, kebetulan saya juga sesama umat Nasrani dengan Natalius Pigai. Maka saya yakin Natalius Pigai niscaya senantiasa berupaya mewujudkan ajaran kasih sayang Jesus Kristus yang bukan cuma dihujat namun difitnah, dianiaya bahkan disalib oleh mereka yang tidak sepaham dengan Jesus Kristus.

Sabda terakhir Jesus Kristus di tiang salib bukan membenci namun legowo, tulus ikhlas mengampuni mereka yang memfitnah, menghujat bahkan menyalib Beliau dengan sabda, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat". [***]

*Penulis adalah pendiri Perhimpunan Pencinta Humor dan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

*Sumber foto: rilis.id

Senin, 23 April 2018

2019 Ganti Presiden? Kenapa Tidak!




Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

Tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden sedang ramai bersliweran di media sosial. Diikuti dengan beredarnya kaos polos bertuliskan tagar tersebut. Fenomena ini seakan menunjukkan adanya masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan presiden yang sekarang, Joko Widodo alias Jokowi sehingga menginginkan yang bersangkutan tidak lagi menjabat pada periode lima tahun berikutnya.

Tentu tagar ini tidak bisa merefleksikan keinginan semua masyarakat Indonesia. Meski belum dapat dipersentasekan berapa jumlahnya ke dalam angka, setidaknya tagar ini menunjukkan ada kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia yang kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Walaupun angkanya belum pasti, namun gerakan tagar ini patut diwaspadai oleh sang petahana.

Ibarat sebuah virus, lantas tagar ini beredar viral dan mendapat tanggapan beragam masyarakat. Ada yang mendukung dan ikut-ikutan menggunakannya, entah itu lewat tulisan-tulisan di media sosial maupun dengan menggunakan kaos serupa. Namun di sisi lain, ada yang menolak dengan beragam bentuk, misalnya membalas tagar tandingan #2019TetapJokowi atau yang sejenis itu.

Belum jelas juga ihwal kemunculan tagar ini, walaupun kemudian digunakan sebagai gerakan politik oleh pihak-pihak oposisi berikut para simpatisannya. Bukan hal yang aneh bila lantas diadopsi oleh oposisi sebagai pihak yang berlawanan dengan pemerintah, akan tetapi patut diketahui bahwa di sepanjang era reformasi gerakan seperti ini baru muncul di eranya Jokowi.

Tentu menjadi sebuah pertanyaan kenapa tagar ini baru muncul di kepemimpinan mantan Wali Kota Surakarta. Kenapa tidak di masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri atau di masanya Susilo Bambang Yudhoyono? Banyak sebab bisa digali, di antaranya bisa saja tagar itu muncul di era sekarang mengingat masifnya penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Tagar atau bahasa aslinya “hashtag” memang baru dikenal sejak jejaring sosial Twitter populer digunakan.

Tetapi di sisi lain, kemunculan tagar ini bisa juga dipicu gap yang terjadi antara masa kepemimpinan sebelumnya dengan masa kepemimpinan Jokowi. Dalam hal ini, mungkin saja tingkat wanprestasi di masa Jokowi lebih banyak ketimbang di masa Megawati dan SBY. Sehingga keinginan untuk mengganti presiden begitu kuat yang lantas terwakilkan dengan tagar tersebut.

Tak dimungkiri, kemunculan tagar ini bisa juga merupakan efek panjang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam yang telah “memecah” politik di Indonesia menjadi dua kubu, Jokowi dan Prabowo Subianto. Persentase suara keduanya yang begitu ketat inilah yang bukan tidak mungkin memunculkan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak rela Indonesia dipimpin Jokowi.

Hal itu sejatinya adalah konsekuensi politik sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Harusnya, masyarakat bisa move on dan menerima kepemimpinan yang sah. Di satu sisi, pemimpin yang terpilih pun juga mesti menunjukkan kinerja positif agar dapat menarik simpati dari “barisan sakit hati”. Kinerja positif ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, tak bisa ditawar.

Karena semakin banyak citra negatif yang diperbuat, maka akan semakin banyak pula “senjata” yang bisa digunakan baik oleh pihak oposisi maupun oleh mereka yang tidak senang dengan kepemimpinan Jokowi. Seharusnya Jokowi beserta partai-partai politik pendukungnya menyadari hal ini dan mulai bergerak memunculkan torehan-torehan positif demi menjaring pihak-pihak yang berseberangan. Akan tetapi, belakangan yang muncul malahan kebijakan-kebijakan yang secara telanjang bisa dianggap tidak pro kepada rakyat.

Ambil contoh kebijakan impor yang menimpa komoditas beras dan garam, lantas peraturan yang mempermudah akses pekerja asing, hingga kebijakan utang yang terus-menerus dilakukan. Kebijakan-kebijakan ini sejatinya memiliki latar belakangnya masing-masing. Sehingga masih terbuka peluang adanya pembenaran dari pihak pemerintah. Tapi nyatanya, kebijakan-kebijakan itu lebih banyak ditelan mentah-mentah bila “judulnya” saja sudah seperti itu.

Sangat mudah untuk mengkritik Jokowi, dan itu yang sedang dilakukan bukan hanya oleh pihak oposisi yang memiliki kekuasaan di legislatif, melainkan juga oleh rakyat jelata yang pada 2014 lalu memilih atau tidak memilih Jokowi. Bahkan bila hanya mengambil rekaman saat debat Pilpres 2014 lampau, kita sudah bisa mendapatkan sederet pertanyaan untuk menghakimi mantan Wali Kota Surakarta itu.

Perhatikan contoh tiga kebijakan yang sudah saya papar di atas. Ketiga kebijakan tersebut semuanya bertentangan dengan janji-janji yang sudah diucapkan lisan Jokowi tatkala berdebat dengan sang rival, Prabowo Subianto. Jokowi menjanjikan 10 juta lapangan kerja, nyatanya tenaga kerja asing belakangan marak di nusantara.

Jokowi menjanjikan tidak akan impor demi menyejahterakan petani, nyatanya impor tetap saja dilakukan di tengah kondisi surplus. Lantas Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Kalla menyebut menolak utang asing bila menjabat. Kenyataannya, tetap saja utang ini dilakukan. Sehingga tak ayal bila Jokowi kerap menjadi bulan-bulanan masyarakat, khususnya di media sosial.

Hal ini diperparah dengan ketidakkompakan antara Jokowi berikut para menterinya yang terpampang jelas. Kebijakan-kebijakan para menteri kerap kali bertentangan dengan apa yang pernah diucapkan Jokowi. Selain itu sempat terjadi saling lempar tanggung jawab terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Data dan informasi yang disajikan pun berbeda satu sama lain.

Para menteri seakan berjalan sendiri-sendiri dengan kebijakannya masing-masing. Kebijakan-kebijakan itu di antaranya bahkan “melawan” janji Jokowi. Ambil contoh janji meniadakan Ujian Nasional (UN) yang dimentahkan begitu saja dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang tetap mempertahankannya.

Memang, bukan hal yang mudah dalam mengurus negara, apalagi dalam rentang waktu periode lima tahun. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jokowi memulai kariernya sebagai orang nomor satu di Indonesia dengan penuh kecintaan dari masyarakat. Maka sudah seharusnya pula Jokowi mempertahankan kecintaan itu dengan menjawab melalui berbagai program pro rakyat dan memenuhi janji-janjinya.

Sebagai presiden, Jokowi bukan lagi sekadar petugas partai atau simbol pemimpin. Melainkan memiliki kekuatan sangat besar dalam mengarahkan perjalanan negeri sesuai Nawa Cita yang didengung-dengungkan. Maka sudah seharusnya Jokowi berani bersikap tegas kepada para menterinya yang dianggap gagal memenuhi Nawa Cita. Bisa dengan menganulir kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak berpihak pada rakyat atau langsung melakukan pergantian menteri tanpa tedeng aling-aling.

Kenyataannya, ketidaktegasan dan tudingan “boneka” yang sempat menjadi “jualan” menjegal Jokowi di 2014 begitu terlihat di masa kepemimpinannya yang memasuki tahun keempat. Tudingan-tudingan “pencitraan” pun marak terdengar, apalagi dalam perjalanan menuju Pilpres tahun mendatang. Maka sudah jelas menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi dan para pembantunya (menteri) untuk menunjukkan bahwa apa yang pernah dijanjikan dulu bisa ditepati. Dalam hal ini Jokowi bisa mencontoh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menepati serangkaian janji dalam tahun pertamanya menjabat.

Menjadi PR bagi Jokowi untuk menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakannya berpihak kepada masyarakat Indonesia. Bukan hanya berpihak pada masyarakat Papua sebagaimana yang begitu keras dicitrakan, melainkan juga untuk daerah-daerah lain di nusantara, salah satunya Kaltim. Memang banyak diakui Papua begitu mendapat porsi dari pemerintahan Jokowi. Kemudian menjadi bahan perbandingan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang konon melupakan Papua.

Namun bicara keadilan pembangunan, Indonesia bukan hanya Papua. Pun dalam konteks dukungan, mengandalkan suara saja dari Papua tak cukup bisa memenangkan Jokowi. Sang presiden harus bisa menunjukkan bahwa kebijakannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Kaltim, yang di dalamnya ada Bontang, termasuk bagian dari Indonesia yang juga harus mendapat perhatian. Dalam hal ini Jokowi juga mesti bisa menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat Kaltim bila ingin mendapat dukungan dari Bumi Etam. Misalnya dengan keadilan pemberian dana bagi hasil (DBH) yang saat ini sedang diperjuangkan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni bersama para kepala daerah penghasil migas lainnya.

Diakui, lima tahun bukan waktu yang cukup untuk bisa mewujudkan segala janji meliputi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, lima tahun pertama politisi PDI Perjuangan ini sebagai presiden bakal menjadi rapor awal, catatan awal bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan sikap dalam Pilpres, setahun lagi.

Bila dalam lima tahun pertama ini kinerja Jokowi cukup menjanjikan, mimpi dua periode bisa saja terwujud. Namun bila dalam periode pertamanya saja tak mampu memuaskan masyarakat, kenapa tidak opsi ganti presiden dipilih demi kebaikan negeri? Bila itu terjadi, maka tagar #GantiPresiden2019 bukan lagi sekadar tulisan yang viral. Melainkan benar-benar menjadi sebuah gerakan perubahan yang konstitusional melalui pesta demokrasi Pemilu 2019. (*)

Sumber ilustrasi: rdsfmsolo.com

Minggu, 15 April 2018

Isu SARA yang Terus Merajalela

ilustrasi



Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

BELAKANGAN ini puisi berjudul “Ibu Indonesia” buah karya Sukmawati Soekarnoputri ramai diperbincangkan. Puisi yang dibacakan putri presiden pertama RI tersebut mengundang kontroversi karena dianggap menyinggung agama Islam. Pasalnya dalam puisi yang dibacakan dalam sebuah kegiatan fashion tersebut, Sukmawati dengan bebasnya membandingkan unsur-unsur budaya nusantara dengan ajaran agama.

Praktis muncul beragam protes dan kecaman terhadap Sukmawati. Dianggap melakukan penistaan agama, sejumlah pihak ramai-ramai melaporkan politisi PDI Peruangan tersebut ke aparat kepolisian. Tentu kontroversi ini merupakan hal yang sangat disayangkan terjadi. Seakan mengulang kembali memori penistaan agama yang telah membawa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta kala itu masuk ruang tahanan.

Memang, sejak kasus Ahok, kasus-kasus penistaan agama begitu marak dan masif ditemukan. Khususnya yang terjadi di media sosial, seakan tak henti laporan masuk ke kepolisian akibat tulisan-tulisan yang dianggap menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), lebih khususnya yaitu penistaan agama. Dan laporan atas pelanggaran norma seperti ini merupakan hal yang diperbolehkan karena telah ada peraturan yang berlaku untuk itu. Ancaman pidana penjara menanti bagi mereka yang tidak memiliki kepekaan sosial dan terbukti menistakan agama.

Seharusnya kasus Ahok menjadi pelajaran bagi masyarakat kita untuk lebih cerdas dan berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai ucapan, tindakan, atau tulisan yang dibuat bersinggungan dengan SARA, dalam hal ini agama, yang bisa berujung pada pelaporan di kepolisian. Namun nyatanya, masih ada bahkan banyak orang-orang bernalar pendek yang sengaja membuat keributan dengan menyinggung persoalan yang sangat sensitif ini.

Di media sosial misalnya, mudah ditemukan tulisan-tulisan baik berupa kiriman atau komentar yang bila dibaca, secara jelas menyinggung kelompok-kelompok tertentu. Hal ini tentu tidak sehat, mengingat media sosial kini menjadi ruang publik yang bisa diakses siapa saja. Tulisan-tulisan bernada SARA itu ketika terunggah, bukan lantas berhenti di situ. Melainkan memunculkan lebih banyak lagi tulisan sejenis yang menjadi balasan atau penguat dari tulisan yang memulakannya.

Media sosial, sebagaimana bentuk-bentuk teknologi lainnya, ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa berguna dalam membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, di satu sisi bisa malah mencelakakan. Sehingga sangat diperlukan kearifan dan kecerdasan dalam menyikapinya agar nantinya tidak berujung petaka. Malahan mungkin lebih baik menghindarinya sama sekali bila memang belum mampu “menahan diri” untuk tidak menyinggung SARA.

Indonesia merupakan negara dengan profil dan demografi yang beragam, sebagaimana ditegaskan dalam semboyan bangsa, “Bhineka Tunggal Ika”. Biarpun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Hal ini yang harusnya disadari oleh masyarakat Indonesia dewasa ini bahwa segala perbuatan yang bisa menyinggung SARA sebaiknya dihindari. Kebanggaan akan kelompok sendiri jangan lantas dijadikan alasan untuk menjatuhkan atau menghina kelompok lainnya.

Keberadaan peraturan atas pelanggaran ini sejatinya sudah menjadi sebuah peringatan bagi siapa saja untuk lebih berhati-hati. Ditambah lagi sudah banyak kasus terjadi dan sudah banyak pula korban sia-sia yang menjalani hukumannya karena penistaan agama. Apapun alasannya, tak ada pembenaran bagi individu di tanah nusantara ini untuk menghina satu sama lain, apalagi sampai menghina SARA.

Tak ada dalih yang boleh digunakan sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan penistaan agama. Bahkan dalam seni dan kebebasan berekspresi serta menyampaikan pendapat, selalu harus dilakukan dengan penuh bertanggung jawab. Artinya, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman, setiap karya yang dihasilkan sudah semestinya tidak menyinggung SARA atau keyakinan orang lain.

Persoalan SARA di negeri ini sejatinya sudah eksis sejak puluhan tahun lalu. Pun dengan yang berakhir konflik berdarah yang tentu sangat disesalkan dapat terjadi. Sehingga bukan hal yang baru ketika dalam setiap kesempatan, selalu ditekankan oleh mereka yang paham dan mengerti, yang terus-menerus mengingatkan agar tidak menyinggung SARA di setiap kesempatan. Itu pun tercantum dalam setiap kriteria lomba atau yang sejenis itu.

Seharusnya dari semua bentuk pelajaran itu, tidak ada lagi bentuk-bentuk penghinaan berbau SARA lagi di negeri tercinta ini. Keragaman adalah fitrah, maka tentu sudah seharusnya diterima dengan penuh semangat persatuan dan kesatuan. Tidak ada lagi individu-invididu maupun kelompok-kelompok yang merasa lebih pintar, lebih tinggi, atau lebih baik dari yang lainnya. Semuanya sama, sama-sama anak bumi pertiwi.

Maka sudah tepat ketika ada peraturan yang dibuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Di satu sisi, aparat berwenang juga harus bekerja dengan penuh keadilan. Jangan sampai upaya penindakan suatu kasus berbeda dengan kasus lainnya yang memiliki derajat yang sama. Siapapun pelaku penistaan atas SARA, entah itu warga biasa, gubernur, anggota dewan, atau putri presiden sekalipun, sudah seharusnya mendapat perlakuan yang sama. Semua harus ditindak dengan prosedur hukum tanpa pembedaan agar legalitas hukum tetap terjaga, memunculkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi kita semua.

Marilah kita terus bersama-sama saling menghormati dan tenggang rasa satu sama lain. Sebagaimana yang diajarkan dalam pelajaran PMP, PPKn, atau PKn. Tunjukkan bahwa kita bangsa yang santun. Karena sejatinya bangsa ini lahir dari segala bentuk perbedaan yang melebur menjadi satu. Jangan sampai ego pribadi atau kepentingan kelompok merusak persatuan dam kesatuan yang telah begitu susah payah dibangun. Merdeka. (*)

Sumber ilustrasi: pilarbanten.com

Hoax Tak Lagi Mengenal Batas

ilustrasi



Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

KABAR bohong alias hoax seakan sedang menjadi tren belakangan ini. Sekalipun kampanye anti hoax begitu masif didengungkan oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya, tetap saja keberadaan hoax ini masih jamak ditemukan khususnya di media sosial.

Tak bisa dimungkiri bila perubahan pola gaya hidup masyarakat ke dunia teknologi informasi begitu berpengaruh menyuburkan lahirnya hoax dewasa ini. Tambang uang melalui beragam potensi di dunia digital membuat banyak pihak mengejar trafik tinggi dari setiap “ladang bisnis” yang dibuat.

Rabu, 14 Maret 2018

Makanan Pedas Bisa Sembuhkan Sakit Kepala? Ini Faktanya!

ilustrasi

Ada pendapat menyatakan makanan pedas bisa menghilangkan keluhan sakit kepala. Benarkah itu? Berikut penjelasannya:

Makanan Indonesia identik dengan rasa pedas. Rasa pedas tersebut terutama disebabkan oleh kandungan cabai yang dominan. Apa yang membuat cabai pedas? Tumbuhan cabe memproduksi zat bernama kapsaisin untuk pertahanan diri agar tidak dimakan oleh hewan. Kapsaisin ini memiliki rasa pedas dan ternyata disukai oleh manusia untuk menambah cita rasa makanan.

Selasa, 06 Maret 2018

Tuan Guru dengan Masa Depan yang Panjang

TGB Zainul Majdi (tengah) bersama Dahlan Iskan (paling kiri).
Catatan lawas Dahlan Iskan tentang sosok Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Sosok inspiratif dan pemimpin yang dirindukan negeri. Berikut catatannya:

Tuan Guru dengan Masa Depan yang Panjang
Senin,  22 Februari 2016

Inilah gubernur yang berani mengkritik pers. Secara terbuka. Di puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) pula. Di depan hampir semua tokoh pers se-Indonesia. Pun di depan Presiden Jokowi segala. Di Lombok. Tanggal 9 Februari lalu.

Inilah gubernur yang kalau mengkritik tidak membuat sasarannya terluka. Bahkan tertawa-tawa. Saking mengenanya dan lucunya. ”Yang akan saya ceritakan ini tidak terjadi di Indonesia,” kata sang gubernur. ”Ini di Mesir.”

Minggu, 04 Maret 2018

Kakek 99 Tahun Pecahkan Rekor Dunia Renang

George Corones.


PEKIKAN sukacita terdengar di kolam renang Gold Coast Aquatic Centre, Queensland, Australia, Rabu (28/2/2018). George Corones yang baru keluar dari air langsung disambut dengan pelukan. Pria 99 tahun itu berhasil menorehkan sejarah baru. Yakni, memecahkan rekor renang 50 meter gaya bebas untuk kategori 100–104 tahun.

Capaian waktunya adalah 56,12 detik. Rekor sebelumnya dipegang perenang Inggris John Harrison pada 2014 dengan waktu 1 menit 31,19 detik. Corones sebenarnya berenang untuk uji coba renang Commonwealth Games. Dia menjadi satu-satunya perenang di kategori tersebut. Dia memang belum berusia 100 tahun. Kurang sedikit. Tapi, dia berhak mengikuti kategori itu karena berulang tahun April mendatang. Pertandingan Commonweath Games sendiri diselenggarakan pada 4–15 April.

Jumat, 09 Februari 2018

Dahlan: Media Cetak Siap-siap Kehilangan Wartawan

Dahlan Iskan membaca koran.

PADANG —Sekitar 70 persen pemilik media cyber berasal dari wartawan surat kabar. Berbagai faktor yang mendorong pelaku pers lari dari surat kabar menuju online. Mulai dari surat kabar tidak maju, pimpinannya kurang inovatif dan tidak bisa diandalkan hingga masalah kesejahteraan.

“Untuk mendirikan sebuah media online tidak menghabiskan dana yang besar. Biayanya cukup Rp 11 juta, pendapatan bisa tembus Rp 10 juta. Bekerjanya bisa sendirian, dibantu istri atau anaknya masih kuliah. Kondisi ini dianggap lebih baik daripada bekerja di perusahaan media cetak yang gajinya, misalnya hanya Rp 2 juta atau di atasnya, atau bahkan tidak digaji,” kata tokoh pers, Dahlan Iskan, saat Konvensi Nasional Media Cetak dalam rangka Hari Pers Nasional 2018, di Hotel Grand Inna Padang, kemarin.

Mantan CEO Jawa Pos itu menilai keputusan melahirkan media online seperti itu adalah langkah yang terbaik untuk saat ini. “Silakan saja, masing-masing keluar dari medianya dan mendirikan dot com sendiri-sendiri. Sebab, sekecil-kecil pendapatannya dari dot com, masih lebih besar dari gajinya yang Rp 2 juta misalnya. Bisa pula membanggakan diri sebagai bos dot com, pemilik media itu. Eksistensinya sebagai wartawan juga terawat,” terang Dahlan.

Konvensi bertajuk “Iklim Bermedia yang Sehat dan Seimbang serta Mempertahankan Eksistensi Media Massa Nasional dalam Lanskap Informasi Global terhadap Persaingan Usaha Media Pascarevolusi Digital itu juga dihadiri Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, tokoh pers dan ratusan wartawan se-Nusantara.

Kondisi ini juga perlu dikhawatirkan media cetak. Sebab, ke depan bisa saja akan lebih banyak wartawan dan redakturnya berhenti bekerja untuk mendirikan media online. “Ini tantangan media cetak. Itu menurut saya biasa saja. Karena perubahan akan terus berjalan. Pada akhirnya, persaingan ini akan sangat bebas,” ucap mantan Menteri BUMN ini.

Dahlan mengingatkan lakukan apa yang penting Anda lakukan saat ini. Yang penting niatnya baik, untuk menghidupi anak, istri dan keluarga, menjaga eksistensi diri sebagai wartawan. “Jangan memeras, melanggar kode etik jurnalistik,” tegas Dahlan Iskan. 

Presiden Direktur VIVA Media Group, Anindya Novyan Bakrie menegaskan kendati banyak tekanan yang menghimpit media nasional saat ini, bukan berarti media nasional ini harus menyerah. Justru munculnya tantangan ini membuat semua pemain yang ada di dalamnya mencari jalan keluar agar bisnis ini ‘sustainable’.

Media ke depan harus berpikir lebih banyak, kata Anin, mendengarkan lebih baik dari sisi pelanggan dan mencoba melayani secara 360 derajat. Artinya, media ke depan harus menjadi gabungan platform yang ada, seperti gabungan event management, talent production dan content management. 

“Jadi, ini murni untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, di tengah tekanan yang besar itu tadi,” tuturnya.

Tekanan selanjutnya, terang Anin, disrupsi teknologi yang ditandai masuknya platform baru, di mana pemain-pemain asing masuk dan bersaing. Karena, tidak sedikit pemain-pemain yang memiliki platform teknologi beralih menjadi pemain media.

Mereka juga melakukan konsolidasi dari sisi aplikasi atau platform. Tadinya hanya berupa media sosial, berubah menjadi chat Apps, search engine, dan video streaming. ”Tekanan itu yang menjadi deflasi di industri ini akan terus terjadi, dan ini tak bisa dielakkan,” tutur Anin.

PERS BERPERAN BANGUN INDONESIA

Sementara, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat Konvensi Nasional Media Massa mengatakan pers adalah salah satu pemangku kepentingan dan aktor penting dominan dalam proses pembangunan di negara ini.

“Pemerintah menggunakan pers untuk menyalurkan informasi dan mengedukasi serta menyampaikan program-program pembangunan oleh pemerintah,” kata Sri Mulyani.

Namun pada dasarnya, kata dia, rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk membesarkan bangsa. Termasuk juga insan pers yang menjadi pemegang tongkat estafet dari setiap program yang telah dikerjakan pemerintah.

“Apa pun bidang pekerjaan yang kita geluti, pada akhirnya tujuan kita adalah sama, yaitu membawa Indonesia maju, yang sejahtera adil dan makmur,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, salah satu program pemerintah tentang ekonomi inklusif tidak akan pernah berhasil tanpa ada peran insan pers dalam mengabarkan program tersebut.

“Kami rangkum satu program unggulan dalam membangun ekonomi nasional dalam program ekonomi inklusif di mana masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan dan merasakan hasil dari apa yang dikerjakan,” ucapnya.

Sementara, Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adi Prasetyo menjelaskan Kemerdekaan Pers sama dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi. “Kebebasan pers diperlukan untuk wujudkan keadilan, keterbukaan, memajukan dan mencerdaskan bangsa,” sebutnya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan saat ini hoaks atau fitnah merupakan masalah utama. “Oleh karena itu, kami mengimbau membangun pers yang sehat, berimbang, membangun, menyejukkan, dan tidak menyesatkan masyarakat,” harapnya. (ril)

Sumber: Padang Express