Kemerdekaan Indonesia dan Solidaritas untuk Palestina

Aksi solidaritas Indonesia untuk Palestina terus saja mendapat cibiran. Faktanya, Palestina punya peran dalam terwujudnya kemerdekaan Indonesia.

Penentuan Bakal RI-2 yang Penuh Drama

Setelah melalui berbagai spekulasi, akhirnya masing-masing capres yang akan bertarung dalam Pemilu 2019 mengumumkan cawapresnya. Berbagai drama mewarnai penetapan dua bakal RI-2 tersebut.

Ke Mana Perginya Sang Profesor

Aksi persekusi dan radikalisme serta intoleransi kembali terjadi. Kali ini menimpa penggiat #2019GantiPresiden. Namun, tak ada komentar dari sang profesor.

Politisi Sejati Itu Bernama Rusmadi

Meski terbilang masih hijau di ranah politik, namun mantan Sekretaris Provinsi Kaltim, Rusmadi Wongso menunjukkan sikap politisi sejati dalam Pemilihan Gubernur Kaltim 2018.

Tidak Perlu Ragu Kuliah di Universitas Terbuka

Kampus yang memiliki unit pembelajaran di berbagai daerah di Indonesia ini bisa menjadi pilihan dalam menempuh pendidikan tinggi.

Minggu, 19 Agustus 2018

Kemerdekaan Indonesia dan Solidaritas untuk Palestina

ilustrasi


Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

JUMAT (17/8/2018) lalu, Indonesia kembali memperingati hari ulang tahun (HUT) kemerdekaannya. Selama 73 tahun sudah anugerah kemerdekaan dirasakan seluruh bangsa Indonesia, setelah sebelumnya dijajah bangsa asing selama bertahun-tahun lamanya. Tentu merupakan sesuatu hal yang patut disyukuri karena kita bisa hidup dengan aman, nyaman, damai, tak lagi hidup dalam ketakutan.

Sayangnya, masih ada bangsa di dunia ini yang belum bisa merasakan kemerdekaan sebagaimana yang dialami Indonesia dan mayoritas bangsa di dunia. Padahal sudah puluhan tahun lamanya deklarasi hak asasi manusia (HAM) disepakati bangsa-bangsa di dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Termasuk disepakati pula oleh Indonesia yang secara tegas menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Salah satu bangsa yang belum merasakan nikmatnya kemerdekaan tersebut adalah Palestina. Sebuah negara di Timur Tengah yang masih berada dalam cengkeraman penjajah Israel. Ironisnya, Palestina merupakan salah satu negara Arab yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Palestina, turut mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan sekarang ini.

Sehingga, sudah sepatutnya bagi masyarakat Indonesia untuk terus menunjukkann solidaritas terhadap Palestina, dengan terus mendukung upaya menuju kemerdekaan negara tersebut. Sebagaimana yang tampak selama ini melalui berbagai bentuk dukungan, di antaranya penggalangan dana hingga kutukan atas tindakan biadab Israel.

Dengan latar belakang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, solidaritas terhadap Palestina sejatinya merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia. Siapa saja, tak mengenal suku, etnis, golongan, ataupun agama. Karena perkara Palestina bukan perkara agama tertentu. Melainkan perkara kemanusiaan, yang semestinya dimiliki siapa saja yang mengaku manusia. 

Walaupun mayoritas bangsa Palestina adalah muslim, bukan lantas hanya menjadi tanggung jawab umat Islam Indonesia saja. Umat-umat beragama lainnya pun mesti ikut peduli.  Dan ini ditegaskan langsung oleh Sang Proklamator Indonesia, Sukarno.

“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” demikian ucapan sang Proklamator.

Ucapan Sukarno secara tegas memberikan perintah kepada masyarakat Indonesia untuk menentang penjajahan Israel atas Palestina. Salah satu bentuknya yaitu dengan terus menjalin solidaritas kemanusiaan dengan bangsa Palestina. Tak boleh sekali pun kita berkompromi dengan Israel, karena bila demikian, maka kita telah mengkhianati perintah pendiri bangsa.

Ironisnya, di zaman now sekarang ini, ada saja sebagian masyarakat Indonesia yang nyinyir tak jelas, meremehkan bahkan menjelek-jelekkan aksi solidaritas masyarakat Indonesia yang telah terjalin sejak kemerdekaan. Bukannya malah ikut memberikan bantuan. Tak jarang ditemukan oknum-oknum warga negara Indonesia yang memberikan komentar tak menyenangkan terhadap solidaritas terhadap Palestina ini.

Kebanyakan mereka yang nyinyir terhadap solidaritas ini membanding-bandingkan dengan perkara di Papua. Katanya, kenapa harus repot-repot galang dana untuk Palestina bila warga Papua masih kelaparan. Sekilas sindiran ini terdengar masuk akal. Namun bila ditelaah lebih lanjut, perbandingan keduanya tidak tepat.

Papua berada dalam lingkungan Indonesia yang merdeka. Secara sah memiliki kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun di pusat. Artinya, ada pihak-pihak yang sudah berkewajiban untuk menangani Papua. Pemerintah yang pertama berkewajiban memberikan bantuan. Pun begitu, dengan status kemerdekaan yang dimiliki Indonesia, Papua berada dalam kondisi aman di bawah penjagaan aparat berwenang, walaupun masih ada aksi separatis.

Berbeda dengan Palestina, sebuah negara yang belum mendapat pengakuan secara internasional. Kedaulatan negara ini hilang tatkala Israel dengan kejinya melakukan invasi dan mengklaim wilayah Palestina yang kini tinggal tersisa segelintir saja.

Akibat penjajahan itu, bangsa Palestina hidup dalam ketidaknyamanan setiap hari. Mereka akrab dengan desingan peluru dan dentuman bom. Mereka pasrah saat anggota keluarga mereka ,kerabat mereka mati syahid di tangah zionis Israel. Mereka sudah terbiasa hidup di rumah tanpa atap, tanpa dinding, di reruntuhan bangunan.

Dalam penderitaan itu, tak ada yang membela mereka. Tak ada yang melindungi mereka. Tak ada yang mengulurkan bantuan kepada mereka. Perang dan perang, itu yang setiap hari terjadi di sana. Tak ada aparat bersenjata yang melindungi mereka, tak ada pemerintah yang turun pencitraan membantu para korban. Yang ada hanya para pejuang yang rela mati demi mempertahankan tanah air mereka, para martir yang terus-menerus dilahirkan.

Bantuan dari negara-negara tetangga juga, termasuk juga Indonesia, bukan perkara mudah untuk didapatkan. Israel dengan tak berperikemanusiaannya, telah memblokir berbagai upaya bantuan yang dilakukan bangsa-bangsa yang memiliki kepedulian. Sehingga bantuan yang dikirimkan Indonesia ke Palestina hari ini, mungkin baru bisa dinikmati anak-anak Palestina lima tahun yang akan datang.

Bukan lantas solidaritas untuk Papua tidak perlu, bukan begitu. Jangan salah paham. Solidaritas terhadap sesama warga negara Indonesia tetap perlu dan wajib hukumnya. Tak terkecuali untuk masyarakat Papua yang bila dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia terbilang masih tertinggal. Silakan saja bila ada yang hendak membantu Papua, tentu sangat diapresiasi.

Di satu sisi, aksi solidaritas terhadap Palestina jangan juga diartikan secara sempit bahwa aksi tersebut menganaktirikan solidaritas untuk Papua. Semuanya berjalan beriringan. Kalaupun aksi solidaritas Palestina terlihat memiliki skala yang lebih besar ketimbang Papua, atau daerah lain di Indonesia, itu lebih dikarenakan empati warga yang begitu kuat terhadap penderitaan Palestina yang hingga kini terus menderita di bawah bayang-bayang kekejaman penjajah. Masalah mereka sampai detik ini belum terselesaikan.

Banyak faktor yang membuat solidaritas atas Palestina ini begitu besar skalanya. Mulai dari segi historis di mana bangsa Palestina turut mendukung kemerdekaan Indonesia, hingga dari segi agama di mana mayoritas warga Indonesia beragama Islam. Makanya sangat tidak tepat bila ada aksi nyinyir atau menghina solidaritas terhadap Palestina ini.

Aksi nyinyir yang terbaru terjadi dalam laga sepak bola Asian Games 2018. Terkait para suporter tim merah putih yang turut member dukungan nan semarak atas tim sepak bola Palestina. Oknum-oknum tak bertanggung jawab yang hendak memecah belah NKRI mengembuskan isu aksi tak sportif salah seorang pemain Palestina dalam melakukan selebrasi gol.

Dikatakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang kini unggahannya beredar luas di media sosial, bahwa pemain Palestina itu melakukan gestur yang menghina suporter Indonesia. Padahal, belum ada konfirmasi pasti terkait gestur tangan tersebut. Namun oknum tak bertanggung jawab ini memperkeruh suasana dengan mengkait-kaitkan antara solidaritas Palestina dengan faktor agama dan juga persahabatan dengan bangsa Arab.

Sungguh miris memang apa yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab ini. Ketika para atlet dan pemerintah kita terus berusaha menjalin persahabatan internasional, mereka dengan entengnya berupaya memprovokasi. Padahal belum tentu sikap pemain Palestina sebagaimana dituduhkan. Kalaupun benar yang dilakukan pemain Palestina tersebut, tentu tidak bisa dikatakan sebagai sikap Palestina secara keseluruhan. 

Perlu diketahui, Palestina sejak Indonesia belum merdeka, sudah menganggap Indonesia sebagai saudara. Mereka begitu senang bertemu orang Indonesia, begitu bahagia melihat aksi solidaritas yang ditunjukkan Indonesia. Sebagai balasan, mereka ikut mendoakan masyarakat Indonesia, termasuk mendoakan warga Indonesia yang sedang mengalami bencana. 

Doa masyarakat Palestina ini bukan sembarang doa. Sebagai pihak yang teraniaya, doa mereka sangat ampuh, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Bukan tidak mungkin, dari doa-doa saudara-saudara kita di Palestina tersebut, Indonesia bisa menuju pada zaman keemasan, lepas landas menjadi negara maju yang benar-benar sejahtera. 

Pun demikian, peringatan HUT ke-73 RI turut dirayakan oleh masyarakat Palestina. Sebagaimana diberitakan, masyarakat Palestina di Gaza menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan yang mana Palestina ikut andil terhadapnya. Padahal orang-orang Palestina ini masih menderita, masih terjajah. Namun mereka tak lupa mengungkapkan solidaritas terhadap Indonesia yang sudah merdeka. Apakah peristiwa ini tidak membuat kita terharu dan malu?

Faktanya, merujuk faktor sejarah, kesamaan nasib, dan agama, Palestina adalah istimewa bagi Indonesia. Persahabatan Indonesia dengan Palestina sangatlah erat, sudah seperti keluarga sendiri. Berbeda dengan persahabatan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Sehingga tak bisa dipukul rata bentuk sambutan suporter Indonesia terhadap tim negara lainnya, sebagaimana yang dijadikan perbandingan oleh oknum tak bertanggung jawab yang tak ber-Pancasila.

Palestina sudah puluhan tahun dirudung penderitaan. Apalah salahnya menyenangkan mereka tatkala para pemain sepak bolanya bertamu ke Indonesia. Dengan memberikan sambutan yang begitu hangat dan luar biasa. Agar bangsa Palestina yang diwakili tim nasionalnya bisa merasakan kebahagiaan walau sejenak, bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa Indonesia yang pernah mereka dukung 73 tahun yang lalu, akan selalu bersama mereka menentang brutalnya penjajahan Israel. Sebagaimana yang telah diamanatkan proklamator negara.

Menjadi orang Indonesia yang ber-Pancasila berarti menjadi orang yang berkemanusiaan, yang menentang penjajahan. Menjadi orang yang menentang penjajahan secara otomatis menjadi orang yang mendukung Palestina, mengutuk Israel. Lantas ketika kita nyinyir dan menghina solidaritas terhadap Palestina, masih pantaskah kita disebut sebagai orang Indonesia? Masih pantaskah kita mengaku sebagai manusia? Tanyakanlah kepada Pancasila. Merdeka! (*) 

Foto ilustrasi: Muhammad Adimaja/Antara

Minggu, 12 Agustus 2018

Penentuan Bakal RI-2 yang Penuh Drama

ilustrasi

Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

KOMPETISI Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dipastikan bakal terulang di 2019 mendatang. Sang petahana, Joko Widodo akan berhadapan kembali dengan Prabowo Subianto. Serangkaian strategi pun diracik di masing-masing pihak. Jokowi berupaya untuk memuluskan langkahnya dua periode, sementara Prabowo, mungkin untuk kali terakhir, kembali menjajal peruntungannya menjadi pemimpin Indonesia.

Pemilihan calon wakil presiden (Cawapres) alias bakal RI-2 juga menjadi bagian dari strategi di masing-masing kubu. Karena tak bisa dimungkiri, pemilihan cawapres turut berdampak pada pundi-pundi suara yang bisa didapatkan. Sehingga, kedua tokoh ini pun sempat disibukkan dengan kebimbangan dan berbagai drama serta polemik demi memutuskan siapa yang akan mendampingi mereka.

Pada akhirnya di hari terakhir pendaftaran Pilpres 2019, Jumat (10/8) kemarin, teka-teki siapa sosok pendamping dalam “pertempuran” kepemimpinan Indonesia itu terjawab. Sang petahana yang lebih dulu melakukan deklarasi memutuskan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Sementara sang oposan mendaulat Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno sebagai bakal RI-2.

Sebagai pengalaman dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia, pemilihan kedua nama ini bukan tanpa kontroversi. Di sisi petahana, pemilihan Ma’ruf Amin cukup mengejutkan berbagai pihak. Sang kiai tidak berafiliasi dengan partai politik (parpol) pendukung Jokowi. Melainkan sosok ulama baik di MUI maupun di organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. 

Ma’ruf Amin secara mengejutkan mampu menyingkirkan nama-nama besar, baik dari parpol maupun luar parpol yang sebelumnya disebut-sebut bakal kuat pendamping Jokowi. Mulai dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi, hingga mantan Panglima TNI Moeldoko.

Inisial M yang sebelumnya dilemparkan Jokowi ke publik, rupanya lebih mengarah ke sosok Ma’ruf Amin. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Ma’ruf merupakan sosok yang utuh, ulama yang bijaksana dan dihormati seluruh umat Islam di tanah air. Apalagi dengan jabatannya sebagai Rais Am PBNU dan Ketua MUI. Menurut sang presiden, Ma’ruf memiliki pengalaman panjang di legislasi mulai dari DPRD, DPR, hingga MPR. Pun begitu, Ma’ruf juga disebut berpengalaman di lembaga eksekutif.

Pro dan kontra mengiringi majunya sang kiai ke ranah politik. Pasalnya, sebelum dideklarasikan sebagai cawapres, Ma’ruf sempat bersinggungan dengan beberapa peristiwa politik di tanah air. Sebagai Ketua MUI, Ma’ruf punya andil dalam sikap ulama yang menyatakan mantan Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menistakan agama terkait videonya melecehkan Al-Maidah.

Sehingga dikabarkan, pemilihan Ma’ruf Amin sebagai cawapres ini membelah suara para pendukung Ahok yang dikenal juga merupakan pendukung Jokowi. Karena pasti akan berat bagi para pendukung Ahok yang akrab dengan istilah Ahokers ini untuk memilih Ma’ruf yang notabene merupakan sosok di balik masuknya sang junjungan ke dalam penjara. Seruan untuk menjadi golongan putih (golput) alias tidak memilih dalam Pilpres 2019 pun muncul, yang tentunya akan membahayakan iklim demokrasi di Indonesia. 

Selain itu, pemilihan ulama sebagai cawapres seakan menjadi antitesis dari citra Rezim Jokowi yang sebelumnya getol menyuarakan pemisahan antara politik dan agama. Para pendukung Jokowi sebelumnya dikenal ramai mengomentari keterlibatan ulama dalam beberapa peristiwa politik belakangan ini. Malahan sebagian lagi ada yang secara terang-terangnya “menyerang” Ma’ruf Amin dengan sentimen-sentimen keagamaan.

Di sisi lain, pemilihan Ma’ruf Amin bisa dianggap sebagai strategi Jokowi untuk menaikkan citra dirinya di masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Sentimen-sentimen yang memojokkan Rezim Jokowi sebagai rezim anti terhadap ulama, bahkan disebut kriminalisasi ulama, tampaknya disadari oleh mantan Wali Kota Solo ini berpengaruh pada elektabilitasnya. 

Sehingga sebagian pihak beranggapan dipilihnya ulama adalah demi menunjukkan kepada publik khususnya umat Islam, bahwa Jokowi merupakan sosok yang agamais dan menggandeng ulama. Tidak seperti anggapan-anggapan yang beredar sebelumnya. Dengan mementahkan persepsi tersebut, mencitrakan Jokowi sebagai sosol religius, diharapkan bisa menjaring suara-suara umat Islam yang merupakan suara terbesar di Indonesia.

Sebagai seorang ulama, ketokohan Ma’ruf Amin memang tak terbantahkan. Namun usia yang telah senja, 75 tahun, membuat sebagian pengamat beranggapan Ma’ruf tak lebih dari sekadar pion demi memuluskan Jokowi dua periode. Sehingga diperkirakan nantinya bila terpilih, Ma’ruf takkan berpengaruh apa-apa pada kebijakan nasional. Malahan ada yang meyakini Ma’ruf berpeluang diganti dalam perjalanannya menjadi RI-2 kelak.

Pendapat lainnya menyebut, dipilihnya Ma’ruf Amin tak lebih sebagai strategi menghadapi Prabowo Subianto yang sebelumnya digadang-gadang bakal memilih satu di antara ulama hasil ijtimak ulama beberapa waktu lalu. Karena bila Prabowo jadi menggandeng ulama, dikhawatirkan bisa menyedot suara umat dengan begitu derasnya.

Kenyataannya, di detik-detik terakhir Prabowo sama sekali tidak memilih hasil ijtimak ulama. Melainkan memilih kader partainya sendiri, Sandiaga Uno yang sebelumnya teruji memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Salah satu pertimbangan yang diambil, menurut Prabowo, karena dirinya tak mau membuat suara umat terbelah bila dia turut menggandeng ulama sebagi wakilnya.

Tapi pemilihan Sandiaga Uno ini juga tak luput dari kontroversi. Isu yang santer terdengar adalah Prabowo mulai kehabisan logistiknya untuk bertarung di pilpres. Sehingga dia terpaksa menerima Sandiaga Uno yang dianggap bisa menjawab masalah logistiknya tersebut. Keputusan ini terbilang berat, mengingat Prabowo sebelumnya dilanda dilema dengan parpol-parpol yang berada dalam koalisinya.

Baik PKS, PAN, dan Partai Demokrat, ketiganya sangat mengharapkan bisa “menyumbang” nama cawapres. Kenyataannya, Prabowo mengambil kader Partai Gerindra. Di satu sisi langkah ini bisa jadi penengah, di sisi lain parpol-parpol anggota koalisi dibuat gamang meneruskan dukungan. Dan ini telah terbukti dengan istilah “Jenderal Kardus” yang dilontarkan elite Partai Demokrat terkait tudingan mahar politik untuk memuluskan langkah Sandiaga Uno menjadi cawapres. Walaupun pada akhirnya semua parpol, termasuk Partai Demokrat tetap melanjutkan dukungan di koalisi.

Layaknya Ma’ruf Amin di kubu Jokowi, pemilihan Sandiaga Uno ini turut diwarnai isu-isu yang bersinggungan dengan agama. Sebagian pihak menganggap Prabowo Subianto tidak menghormati ulama karena tidak menuruti ijtimak ulama. Alih-alih mengambil sosok ulama, Prabowo justru memilih sosok pengusaha sebagi wakilnya. 

Faktanya, hasil ijtimak merupakan rekomendasi dan tidak bersifat mengikat. Apalagi dua nama yang disebut dalam hasil ijtimak, Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad, disebut-sebut kurang berminat untuk maju sebagi cawapres. Prabowo sejatinya juga tidak benar-benar mengingkari hasil ijtimak, karena dia menyatakan diri maju sebagai capres, sebagaimana rekomendasi ijtimak ulama yang memintanya maju sebagai bakal RI-1.

Terlepas dari pro dan kontra, polemik, serta segala kontroversi yang menyelimutinya, para “petarung” dalam Pilpres 2019 sudah ditentukan. Masing-masing diklaim sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Tentu saja walaupun memiliki kelebihan, masing-masing nama tersebut juga memiliki kekurangannya. 

Akan tetapi yang pasti, kedua pasangan ini punya niat untuk menjadi pemimpin Indonesia. Artinya, secara positif punya niat untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Maka sebagai rakyat Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah mendukung salah satunya untuk menjadi pemimpin Indonesia.  Yaitu dengan cara memberikan suara saat pemungutan suara Pilpres 2019 digelar.

Tentu merupakan hak politik masing-masing warga negara Indonesia untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Tak ada yang boleh mengintervensi. Silakan dipilih yang dianggap sesuai, dengan mempertimbangkan latar belakang masing-masing calon. Baik #Jokowi2Periode maupun #2019GantiPresiden, keduanya adalah hak politik yang boleh disuarakan siapa saja. Tentunya dengan sikap sportif menerima siapapun yang kelak dipercaya rakyat Indonesia.

Yang tak benar adalah, menjadi golput dan acuh tak acuh terhadap proses demokrasi yang menjadi embrio kepemimpinan di negeri ini. Jangan terpengaruh dengan ajakan golput dari pendukung Ahok yang belum juga bisa move on, maupun dari pendukung khilafah yang mengharamkan demokrasi. Memang golput juga merupakan hak, namun sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menyukseskan pemilu dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). 

Ketiadaan calon pemimpin yang dianggap layak, jangan dijadikan alasan untuk golput. Melainkan harus tetap memilih dengan mencari yang paling sedikit mudaratnya, dan yang terbaik di antara yang baik. Karena nasib kita, bangsa Indonesia, ikut ditentukan dalam proses pemilihan ini. Insyaallah baik Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno, keduanya pilihan terbaik untuk bangsa ini. Aamiin. (*)

Minggu, 05 Agustus 2018

Ke Mana Perginya Sang Professor

Neno Warisman berorasi dalam Kampanye 2019 Ganti Presiden.

Catatan Lukman M, Redaktur Bontang Post

AKSI persekusi dan tindakan intoleran serta radikal masih saja terjadi di bumi Indonesia. Yang terbaru yaitu aksi pengadangan Neno Warisman, salah seorang penggerak kampanye #2019GantiPresiden. Ibu-ibu ini diadang sejumlah massa saat tiba di Bandara Hang Nadim Batam. Bukan hanya itu, Neno juga dilempar dengan tempat sampah oleh salah seorang warga di dalam bandara.

Tindakan pengadangan ini tentu sangat disayangkan. Karena sebagai suatu kesatuan, setiap warga negara Indonesia berhak pergi ke daerah manapun di Indonesia. Makanya menjadi lucu ketika ada seorang warga negara Indonesia yang diadang bahkan dilempari tempat sampah di dalam bandara. Terlepas apapun latar belakangnya, kejadian ini merupakan hal yang salah dan tak patut terjadi, apalagi di tempat umum seperti bandara.

Peristiwa ini mengingatkan kembali pada peristiwa yang katanya persekusi saat kampanye #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja di arena Car Free Day (CFD) beberapa waktu lalu. Kala itu ibu-ibu bersama anaknya yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja diadang oleh oknum yang mengatasnamakan #2019GantiPresiden. Persekusi di CFD itu langsung mendapat komentar dari berbagai pihak, salah satunya seorang professor kenamaan yang tergabung dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sang professor melalui akun media sosialnya mengutuk aksi persekusi di CFD tersebut. Dengan kalimat prihatin yang sangat menyentuh dan menyiratkan kebencian pada aksi persekusi tersebut. Padahal sebagian pihak menilai persekusi tersebut bisa jadi bentuk sabotase untuk menjelek-jelekkan kelompok yang pro #2019GantiPresiden dengan beberapa fakta yang menyelimutinya.

Sayangnya, komentar keprihatian tersebut tidak muncul saat Neno Warisman dipersekusi secara nyata di bandara. Padahal Neno juga sama-sama ibu-ibu, walaupun tidak membawa anak. Seakan-akan sang profesor kenamaan bergaji fantastis demi mengawal ideologi negara itu pergi entah kemana, tak terdengar suaranya. 

Tetapi tetap saja persekusi adalah persekusi dan mesti ditindak dengan tegas. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan persekusi sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Maka sudah jelas merupakan suartu perbuatan tercela yang mesti dilawan.

Nyatanya, tak ada kicauan sang professor di lini masa media sosial. Tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya juga ikut bicara atas persekusi di CFD, juga bungkam seakan pura-pura tak tahu bahwa di Batam ada seorang ibu-ibu yang sedang dizalimi. Tentu hal ini sangat disayangkan. Karena sebagai sesama warga negara, para tokoh nasional ini mesti bisa bersikap adil, tidak berat sebelah.

Pasalnya, komentar yang berat sebelah seperti ini bakal bisa memunculkan anggapan negatif di masyarakat. Bahwa sang profesor, atau tokoh-tokoh nasional lainnya, bahkan mungkin pemerintah, bersikap tidak adil dalam memperlakukan warganya. Pihak-pihak yang dianggap pro pemerintah atau pemimpin petahana bakal mendapat dukungan ketika tersakiti. Sementara di satu sisi, pihak-pihak oposisi atau yang tidak sejalan dengan si petahana, akan diabaikan begitu saja.

Kasus Neno Warisman ini sendiri bukan kali pertama pemerintah berat sebelah dalam memperlakukan warganya. Ketika Front Pembela Islam (FPI) melakukan persekusi atas aksi penghinaan agama, pemerintah melakukan penekanan bahkan menangkap tokoh ormas tersebut. Aksi tersebut lantas dikutuk dengan dalih main hakim sendiri oleh banyak pihak yang tidak senang dengan keberadaan FPI.

Namun ketika Fahri Hamzah, Tengku Zulkarnain, hingga yang terbaru Neno Warisman diadang di bandara saat akan menyambangi suatu daerah, komentar-komentar kutukan itu tidak ada. Seakan perilaku-perilaku barbar, termasuk mengacungkan senjata tajam ke dalam bandara merupakan sesuatu yang sah-sah saja dilakukan. 

Pun begitu dengan pengadangan hingga pembubaran kegiatan ceramah agama yang akan dilakukan Ustaz Felix Siauw dan Ustaz Abdul Somad, tokoh-tokoh nasional yang komentarnya gencar terdengar menentang persekusi sebelumnya tampak adem ayem. Juga ketika kantor surat kabar didatangi massa salah satu parpol dengan melakukan aksi perusakan, tak banyak komentar kutukan atau keprihatinan yang terdengar. Malahan salah satu tokoh partai terkait seakan membenarkan aksi radikal tersebut.

Lucunya di balik aksi pengadangan atau persekusi yang dibiarkan tersebut, para pelakunya menggunakan dalih mebendung aksi radikalisme, aksi intoleran, dan aksi anti pancasila. Padahal dengan melakukan pengadangan seperti itu, hingga mengacung-acungkan senjata serta melakukan perusakan, merekalah sebenarnya orang-orang yang radikal, intoleran, dan tidak ber-pancasila.

Sehingga sampai beredar anggapan bahwa, siapapun yang terkesan tidak mendukung pemerintah, pihak oposisi, atau yang sejenis itu, bakal otomatis mendapat cap radikal, intoleran, anti pancasila. Padahal tuduhan-tuduhan tersebut tak dapat dibuktikan baik secara logika maupun menurut undang-undang. Sementara di satu sisi, pemerintah seakan membiarkan begitu saja aksi radikalisme, intoleran, dan anti pancasila yang dilakukan kelompok-kelompok yang berada di kubu pemerintah.

Padahal pemerintah bukanlah Tuhan, bukanlah Pancasila, yang selalu benar dan menjadi sebuah hukum. Pemerintah, termasuk juga presiden, juga bisa melakukan kesalahan dalam kebijakan, dan menjadi kewajiban bagi rakyatnya untuk mengingatkan. Kalau lantas semua bentuk saran dan kritik membangun itu dituding sebagai bentuk radikalisme atau intoleran, apakah pemerintah kita saat ini sudah berubah menjadi otoriter?

Pertanyaan ini berkaitan dengan kampanye yang sedang diusung Neno Warisman, yang membuatnya diadang di Batam. Ya, kampanye #2019GantiPresiden di luar dugaan mendapat banyak peminat, setidaknya berdasarkan hasil survei yang dapat dipertanggungjawabkan. Gerakan ini sejatinya bisa dibilang sebagai kulminasi bentuk kritik kepada pemerintah yang selama ini seakan dimentahkan dan selalu mendapat jawaban tak memuaskan.

Secara konstitusi, gerakan ini juga dianggap tidak melanggar. Pengamat politik UI Rocky Gerung menyatakan, warga negara berhak untuk mempertimbangkan, evaluasi, dan mengambil keputusan apakah presiden berlanjut atau tidak. Menurut Rocky, setiap warga negara berhak berkeinginan mengganti presiden, sebagaimana warga yang berharap kepemimpinan presiden tidak berlanjut. Asalkan semua itu tidak melanggar peraturan atau bersifat makar atau kudeta.

Dengan jelas, gerakan ini bertitel tahun 2019. Artinya, keinginan mengganti presiden itu akan dilakukan saat Pemilihan Presiden 2019 mendatang, yang merupakan sarana demokrasi yang sah dalam mengganti tampuk kepemimpinan. Bukan dilakukan di 2018. Pun begitu tindakan ini juga bukan curi start kampanye pilpres, karena tidak ada nama calon presiden yang diusung, melainkan hanya gerakan untuk mengganti presiden. Itu saja.

Maka menjadi tidak tepat bila gerakan ini lantas dipermasalahkan dan menjadi sumber tindakan represif kelompok-kelompok pro pemerintah yang menganggapnya radikal dan intoleran sehingga melakukan pengadangan. Justru kelompok-kelompok pro pemerintah inilah yang intoleran sebenarnya karena tidak bisa menerima pendapat dari individu dan kelompok lainnya yang berseberangan, namun sah secara hukum.

Bentuk-bentuk pengadangan dan penyataan-pernyataan yang menyebut gerakan ini sebagai gerakan terlarang, justru menandakan ketakutan pemerintah dan pendukungnya bila keinginan ganti presiden tersebut dapat terwujud tahun depan. Seharusnya, gerakan ini tak perlu dikhawatirkan atau dilarang-larang, selama tidak berujung pada kegiatan yang merugikan masyarakat umum.  

Bila mau berpikir cerdas, pemerintah dan kelompok-kelompok pendukungnya, semestinya menganggap gerakan ini sebagai kritik dari masyarakat. Kritik yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah itu belum maksimal sehingga masyarakat menginginkan pergantian presiden. 

Dalam hal ini, pemerintah mesti bisa merangkul serta memberikan bukti bahwa sang presiden benar-benar bisa bekerja dan membuktikan janji-janjinya, bukan hanya berteriak “Saya Pancasila”. Karena bila pemerintah sanggup membuktikan janji-janji yang pernah diucapkan sang presiden, termasuk juga menghasilkan kinerja yang memuaskan, saya yakin gerakan ganti presiden akan hilang dengan sendiri. 

Namun kenyataannya, alih-alih memilih berdamai dengan kritik, pemerintah berikut kelompok-kelompok pendukungnya malah bersikap radikal, melakukan pengadangan dan bersikap abai serta bersikap tidak adil terhadap warga negaranya sendiri yang sejatinya hanya ingin menyuarakan pendapatnya. Maka bila tetap demikian, saya rasa ganti presiden memang harus diberlakukan tahun depan. (*)  

Minggu, 29 Juli 2018

Politisi Sejati Itu Bernama Rusmadi Wongso

Penulis bersama Rusmadi.

Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

GELARAN Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 telah usai. Pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih untuk periode lima tahun mendatang. Persaingan antar kandidat calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) yang sebelumnya ngotot memperebutkan kursi orang nomor satu Bumi Etam pun berakhir pula.

Banyak cerita menyelimuti Pilgub Kaltim yang bertujuan mencari pengganti Awang Faroek Ishak tersebut. Berbagai drama tak luput mewarnai betapa sengitnya keempat pasangan calon (paslon) yang disebut memiliki peluang yang sama besar memenangkan kontes demokrasi ini. Mulai dari yang positif seperti kemesraan dalam debat publik, hingga yang yang negatif seperti dugaan-dugaan pelanggaran kampanye.

Meski faktanya angka golongan putih (Golput) atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya tercatat begitu besar, mencapai angka satu juta jiwa, penyelenggaraan Pilgub Kaltim yang termasuk dalam salah satu bagian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 ini patut diacungi jempol. Karena di sepanjang tahapannya berlangsung dengan aman dan damai. 

Memang riak-riak kecil tetap ada, namun secara garis besar penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan pilgub berjalan begitu kondusif. Pun begitu, tidak ada keberatan dari para peserta pilgub, sehingga tahapannya berjalan mulus. Ketakutan akan terjadinya konflik sosial khususnya yang berbau Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) nyatanya tak terjadi. 

Hal ini tentu layak diapresiasi. Dalam hal ini berbagai elemen masyarakat bersama pemerintah sudah berupaya keras mewujudkan pilgub yang jauh dari konflik. Tak seperti di beberapa daerah lainnya yang diwarnai beragam polemik dan intrik. Dari sini jelas bisa disimpulkan bahwa penyelenggaraan pilgub di Kaltim patut dijadikan teladan bagi daerah-daerah lainnya yang menggelar pilkada.

Teladan lain yang saya lihat dan layak ditiru juga muncul dari salah satu kandidat Cagub Kaltim. Adalah Rusmadi Wongso, mantan Sektretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim yang menjajal peruntungannya dalam pesta demokrasi lima tahun sekali ini. Meski bukan berlatar politisi murni, namun sikap yang ditunjukkan Rusmadi merupakan cerminan politisi sejati.

Ya, Rusmadi baru saja terjun ke politik di momen Pilgub Kaltim tahun ini. Dukungan masyarakat disebut-sebut membuat pria berdarah Jawa asal Sungai Dama ini memberanikan diri meletakkan jabatan PNS tertinggi di Kaltim demi bisa melangkah menuju kursi Gubernur. Praktis, sosok birokrat sekaligus akademisi ini pun berubah menjadi politisi dengan dukungan dari PDI Perjuangan, parpol penguasa Senayan.

Bukan sekadar aji mumpung, Rusmadi menunjukkan sikap serius dalam keputusannya banting setir menjadi politisi. Meski terbilang baru dalam percaturan politik regional, nyatanya Rusmadi mampu menandingi bahkan mungkin melampaui para politisi senior dalam hal bersikap. Sikap ini terlihat semakin jelas dan menonjol di tahapan pemungkas pilgub, Selasa (24/7) lalu.

Dalam penetapan Isran-Hadi sebagai duet pemimpin anyar Kaltim, Rusmadi menjadi satu-satunya cagub yang kalah, yang hadir dalam agenda KPU tersebut. Dua cagub lainnya tidak datang. Kehadiran Rusmadi ini tentu menjadi penilaian sendiri di masyarakat, bahwa sosok yang pernah menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim itu menunjukkan sikap sportif dan legawa.

Meski kalah, Rusmadi bisa berlapang dada. Sikap yang mesti ditunjukkan para peserta setiap kompetisi menerima kekalahan dan mengakui kemenangan lawan. Dia datang di momen penetapan Isran Noor sebagai Gubernur Kaltim terpilih. Bukannya tersenyum kecut atau bermuka masam, Rusmadi datang dengan semringah, penuh senyum, bahkan menjabat erat tangan Isran. Sikap positif yang menunjukkan bahwa Ketua Ikapakarti Kaltim ini begitu menghargai sebuah kompetisi.

Hebatnya, beberapa hari sebelum penetapan Isran Noor sebagai gubernur terpilih, Rusmadi sudah terlebih dulu memberikan ucapan selamat kepada mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) tersebut. Ya, Rusmadi menjadi cagub pertama yang memberikan ucapan selamat secara langsung dengan mendatangi kediaman Isran di Sungai Kunjang. 

Dalam pertemuan itu, dengan wajah berseri-seri, Rusmadi menuturkan sikap legawanya, dan memercayakan masa depan Kaltim ke tangan Isran. Polemik dugaan pelanggaran dalam pilgub yang sempat diangkat tim suksesnya, lantas diakhirinya saat itu juga. Dalam pertemuan itu, Rusmadi turut menyatakan bahwa kompetisi telah usai, sekarang saatnya untuk bersama-sama membangun Kaltim.

Sebagai kandidat pemimpin daerah, tentu akan wajar bila Rusmadi memiliki ambisi menang di pilgub. Namun ambisi seperti ini dalam beberapa kasus pilkada di Indonesia, kerap kali menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pasalnya para kandidat yang kalah, biasanya tidak mau menerima kekalahan, ngotot mengajukan gugatan, hingga melakukan hal-hal yang memunculkan konflik dan keresahan sosial. Alih-alih memikirkan nasib rakyat, para kandidat tersebut malahan begitu kentara menunjukkan keegoisannya, tampak bila yang dikejar sebenarnya kekuasaan belaka.

Rusmadi tidak demikian. Dengan cepat mengakui kekalahan serta memberikan ucapan selamat secara langsung kepada pemenang. Apa yang dilakukannya merupakan sikap politisi sejati. Sikap yang patut diteladani oleh para politisi, bukan hanya di Kaltim, namun di daerah-daerah lain di Indonesia. Mengingat para politisi dewasa ini kerap digeneralisasikan dengan beragam metafora berkonotasi negatif.

Sikap Rusmadi ini di sisi lain merupakan tamparan bagi PDI Perjuangan selaku partai pengusung. Kita mungkin masih ingat betapa cawagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, absen saat pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Padahal bila dibandingkan pengalaman Djarot, Rusmadi jelaslah “anak kemarin sore” dalam dunia politik. Sikap kedewasaan dalam berpolitik nyatanya tak ditentukan lamanya seseorang berpolitik. Rusmadilah contoh nyatanya.

Sikap politisi sejati yang ditampilkan Rusmadi, seharusnya menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan dalam menata peta politik pada tahun-tahun berikutnya. Rusmadi jelas sosok politisi yang bisa bersinar di masa depan. Sikap politiknya yang begitu dewasa, sangat bisa menarik simpati masyarakat luas. Tinggal bagaimana parpol memolesnya agar semakin bersinar memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, maupun kepada parpol itu sendiri secara khusus. 

Rusmadi jelas bukan politisi sembarangan. Sosok seperti ini langka. Sosok-sosok seperti inilah yang dibutuhkan bangsa ini di zaman now. Bukan lagi para politisi yang hanya mau menang sendiri. Para politisi senior mestinya malu dengan apa yang dilakukan Rusmadi. Karena Rusmadi yang “masih hijau” itu nyatanya mampu menjadi politisi sejati tanpa harus mengumbar banyak janji. (*)

Minggu, 22 Juli 2018

Gubernur Baru, Innalillahi wa Inna Ilaihi Roji'un

Isran Noor dan Hadi Mulyadi

Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Itulah ucapan duka yang dikatakan Isran Noor apabila dirinya terpilih menjadi Gubernur Kaltim periode 2018-2023. Sebagaimana yang diungkapkannya di hadapan awak media dan juga kala debat publik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Alasan mengucapkan kalimat duka tersebut, karena sang mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) itu merasa mendapat amanah yang berat untuk membawa Kaltim menuju kesejahteraan, menuju Kaltim yang lebih baik.

Sebaliknya, apabila tidak terpilih, Isran bakal berujar “Alhamdulillah” karena tidak mendapatkan amanah yang berat tersebut. Kenyataannya, secara mengejutkan sang Putra Sangkulirang itu mampu membuat mengalahkan para pesaingnya untuk menggantikan Awang Faroek Ishak memimpin Bumi Etam.

Ya, 27 Juni lalu rakyat Kaltim telah memberikan suaranya dalam memilih pemimpin. Hasilnya, Isran menempati peringkat teratas sesuai hasil rekapitulasi suara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka sudah dapat dipastikan Isran bersama pasangannya, Hadi Mulyadi memimpin Kaltim dalam periode lima tahun mendatang. 

Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Sebagaimana yang diungkapkan Isran, tanggung jawab yang berat kini berada di pundaknya untuk membangun Kaltim. Melihat berbagai problem yang terjadi di Kaltim, tentu bukan hal yang mudah bagi Isran dan Hadi untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan yang adil dan merata dengan visi “Kaltim Berdaulat” yang diusung.

Serangkaian pekerjaan rumah telah menanti Isran. Mulai dari polemik pertambangan batu bara, kesejahteraan tenaga honorer, hingga masalah klasik ibu kota, banjir di Samarinda. Memimpin Kaltim pun bukan lagi sekadar memimpin satu atau dua daerah, melainkan juga semua daerah yang berada dalam cakupan provinsi ini.

Isran tak bisa lagi hanya memikirkan Kutim yang menjadi tanah kelahirannya. Tak bisa pula hanya memikirkan Samarinda sebagai ibu kota, atau mungkin daerah-daerah kaya semacam Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar). Melainkan, semuanya, 10 kabupaten/kota di Kaltim harus mendapat perlakuan dan perhatian yang sama. 

Terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal pembangunan, khususnya akses seperti kabupaten Kutai Barat (Kubar) berikut kabupaten termuda, Mahakam Ulu (Mahulu). Kota Bontang pun, meski berstatus kota kecil, juga harus diperhatikan pembangunannya. Apalagi setelah badai defisit menghantam perekonomian daerah-daerah penghasil migas.

Tugas berat ini, yaitu membangun Kaltim menjadi lebih baik, bukan semata tugas Isran dan Hadi sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Melainkan juga menjadi tugas bersama semua elemen masyarakat Kaltim. Dalam hal ini, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Kaltim untuk mendukung pemerintahan Isran-Hadi ke depan. Apalagi bila program yang dicanangkan merupakan program yang benar-benar member manfaat langsung kepada masyarakat.

Selain memberikan dukungan, tugas masyarakat juga adalah melakukan kontrol melalui pengawasan. Karena bisa saja pasangan pemimpin yang diusung koalisi tiga partai ini melakukan kekhilafan dalam pemerintahannya. Tentu sebagai masyarakat punya kewenangan untuk mengingatkan bila sang pemimpin sedang salah jalan.

Sebagaimana visinya yaitu “Kaltim Berdaulat”, tantangan Isran jelas berasal dari sektor-sektor yang berpengaruh pada kedaulatan Kaltim sebagai sebuah daerah. Artinya, Kaltim bisa berdiri mandiri tanpa harus menggantungkan dari daerah lain atau dari pemerintah pusat. Hal ini memang sudah seharusnya dicapai mengingat betapa kayanya sumber daya alam yang dimiliki Kaltim.

Maka, besar harapan kita agar duet ini mampu menciptakan kedaulatan-kedaulatan tersebut. Mulai dari kedaulatan dari segi ekonomi yang ditandai ketersediaan lapangan pekerjaan dan barang-barang kebutuhan masyarakat. Juga kedaulatan secara energi, di mana Kaltim memiliki hak menentukan pembagian sumber daya yang dimiliki secara proporsional. Sebagian untuk kebutuhan masyarakat Kaltim, sebagian untuk kepentingan nasional.

Melihat rekam jejak Isran yang terbilang kontroversial, saya rasa harapan kedaulatan tersebut layak digantungkan pada sosok ayah tiga anak ini. Sebagai bupati, Isran dikenal memperjuangkan otonomi daerahnya. Kekecewaannya terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah membuatnya mendorong adanya revisi terkait undang-undang dimaksud. 

Karena menurut dia, undang-undang ini telah mereduksi kewenangan bupati/wali kota untuk membangun daerah dan melayani rakyat. Dalam hal ini, kewenangan tersebut ditarik dan diberikan kepada Gubernur, bahkan sebagiannya lagi dikembalikan ke pusat. 

Tidak sendiri, perjuangannya tersebut “ditularkan” kepada para kepala daerah lainnya di berbagai daerah di Indonesia, melalui jabatannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Ketidakpuasan Isran terhadap peraturan ini yang konon membuatnya mundur dari jabatan bupati sebelum masa jabatannya selesai. 

Nama Isran Noor turut identik dengan perkara-perkara hukum. Sebagai bupati, dia pernah digugat perusahaan asal Inggris, Churchill Mining Plc. Gugatan yang dilayangkan lewat badan arbitrase internasional di Washington DC, Amerika Serikat senilai Rp 19 triliun. Hebatnya, Isran bersama Pemerintah Indonesia akhirnya memenangi gugatan tersebut.

Dia juga tercatat mencabut izin usaha kuasa pertambangan (KP) empat perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kutai Timur, salah satunya Grup Ridlatama. Pun begitu, Isran memperkarakan divestasi PT KPC milik keluarga Bakrie karena melanggar UU 4/1999 tentang Kehutanan. Melawan rezim UU Minerba 4/2009, Isran berdalih regulasi tersebut menghambat kepala daerah untuk mengelola kekayaan sumber daya mineral dan batu bara di wilayahnya.

Tentu dengan sederetan jejak tersebut, Isran semestinya mampu berbuat banyak untuk Kaltim. Inilah yang saat ini mulai ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kaltim. Bagaimana keberanian Isran bersama Hadi untuk memperjuangkan daerah di tingkat pusat. 

Bagi hasil daerah penghasil migas misalnya, sejatinya harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kaltim lebih banyak. Karena sudah puluhan tahun menggali hasil bumi, masih ada saja daerah di Kaltim ini yang aksesnya memprihatinkan. Sungguh miris.

Sementara sebagai sosok suksesor dari pemimpin sebelumnya, tentu akan bijak bagi Isran untuk melanjutkan hal-hal positif yang pernah ditorehkan gubernur sebelumnya, Awang Faroek Ishak. Pembangunan akses ke daerah-daerah pedalaman dan perbatasan, sudah seharusnya dilanjutkan. Transformasi energi menuju energi terbarukan pun, masih harus terus dikawal.

Keberanian Isran yang menyebut bakal mengevaluasi proyek-proyek di masa Awang Faroek, tentu patut diapresiasi. Khususnya proyek-proyek yang dirasa kurang memiliki urgensi di masyarakat. Namun demikian, jangan nantinya pernyataan yang diungkapkan Isran nantinya hanya sekadar lip service atau sebuah ungkapan emosional belaka. 

Seiring terpilihnya Isran, berakhir pulalah tahapan Pilgub Kaltim 2018. Lima tahun dari sekarang, kinerja Isran dan Hadi dinantikan untuk Kaltim yang lebih baik. Sebagai putra daerah, sudah menjadi kewajiban bagi Isran-Hadi untuk merangkul semua pihak. Termasuk pihak-pihak yang sempat menjadi lawan politiknya dalam pesta demokrasi pilgub. 

Sikap legawa para mantan lawan politik ini pun patut dimiliki, agar dapat bersama-sama membangun Kaltim tanpa ada niat saling menjatuhkan satu sama lain. Sebagaimana yang begitu sportif ditunjukkan Rusmadi, yang mendatangi Isran di kediamannya. Sebuah sikap sportif yang patut diteladani oleh masyarakat Kaltim untuk saling bersatu membangun Kaltim.

Semoga kalimat duka yang diucapkan Isran, menjadi pelecut upaya pembangunan yang lebih baik menuju Kaltim Berdaulat sebagaimana visi yang dibuat. Dan tentu kita semua berharap Isran bisa memimpin dalam waktu yang sudah ditentukan. Janganlah terulang mengundurkan diri sebelum masa jabatzn berakhir sebagaimana yang dilakukan dahulu di Kutim. 

Mari bersama-sama mendoakan yang terbaik bagi sang pemimpin terpilih, Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Semoga bisa amanah dalam lima tahun ke depan. Sehingga pada akhir kepemimpinannya kelak, masyarakat Kaltim bisa berujar syukur dengan penuh kebahagiaan, Alhamdulillah... (*)

Rabu, 11 Juli 2018

Bahaya Sering Begadang bagi Kesehatan, Bisa Picu Diabetes hingga Kematian!

ilustrasi
BERAKTIVITAS seharian penuh seringkali menyebabkan waktu tidur terganggu. Padahal tidur cukup, olahraga teratur disertai pola makan seimbang sangat dibutuhkan agar tubuh tetap prima.

Kurangnya waktu tidur bisa meningkatkan produksi kortisol dalam tubuh atau dikenal sebagai hormon stres. Selain itu, ada beragam masalah lain yang disebabkan oleh kurang tidur. Jika Anda secara rutin begadang, Anda mungkin lebih mungkin untuk meninggal, menderita diabetes atau mengembangkan penyakit psikologis.

Sabtu, 07 Juli 2018

Serba Ada di Samarinda

Peralatan terkait FURS dan laser di ruang operasi.


Catatan menarik Dahlan Iskan tentang lengkapnya fasilitas medis di Rumah Sakit AW Sjahranie Samarinda, tak kalah dari Singapura dan Tiongkok.

***

Saya video kamar VIP istri saya. Saya kirimkan ke teman saya. Yang di Singapura. Juga yang di Tiongkok. “Benarkah itu rumah sakit di Samarinda?,” ujar mereka.

Keduanya pernah ke Samarinda. Hampir sepuluh tahun lalu. Saat Samarinda masih gelap: sering mati lampu.

”Kelihatannya lebih bagus dari kamar Anda di RS Singapura itu,” ujar teman saya yang Singapura. Dalam bahasa Inggris.

”Hahaha…lebih bagus dari kamar Anda di lantai 10 RS Tianjin …” komentar teman Tiongkok saya. Dalam bahasa Mandarin.

”Padahal tarifnya hanya 25 persennya,” jawab saya. Dengan kepala membesar.

Maka tidak menyesal saya membatalkan ini: membawa istri ke Singapura. Meski sudah terlanjur bikin janji dengan dokter di sana.

Tentu dunia kedokteran tidak boleh hanya adu penampilan fisiknya. Kualitas layanannya ikut menentukan. Juga peralatannya. Dan yang utama kualitas medikalnya.

Saya tentu tidak ingin memperjudikan istri saya. Sekadar untuk kebanggaan kampung halaman. Begitu tiba di RS Wahab Syachrani ini saya kelilingi fasilitasnya. Saya kuat-kuatkan kaki saya. Rumah sakit ini tanahnya 33 ha.

Ternyata memang jauh di atas bayangan saya: kamar operasinya 26! Rumah sakit di daerah yang dulu begitu terpencil punya OK begitu banyaknya. Dengan AC sentral.

Sudah mampu pula melakukan operasi jantung: tiap hari. Punya MRI. Punya CT scan yang 126 slice. Coba tanya di kota Anda: siapa yang punya 126 slice. Masih ada dua lagi yang di bawah itu.

Untuk kanker pun sudah punya petscan. Hanya ada empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki petscan. Kota sebesar Surabaya pun belum punya. Bahkan belum ada rencana punya. Baru sebatas ingin punya.

Dengan petscan itu benih kanker sekecil 2 mm pun sudah bisa dideteksi. Sedangkan untuk terapinya jangan kaget: sudah punya radio nuklir. Pasien yang terkena kanker teroid diterapi radio nuklir. Lalu dimasukkan ruang isolasi selama tiga hari.

Ruang ini sangat khusus: terisolasi dari radiasi nuklir. Pembuatan ruangnya harus atas pengawasan Bapeten: badan yang bertanggung jawab untuk keamanan nuklir.

Penggunaannya juga harus seizin Bapeten. RS Wahab Syachrani Samarinda ini punya enam ruang isolasi seperti itu. Enam. Edan.

Saya pun mantap: menyerahkan istri saya pada tim dokter di kampung kelahiran istri saya itu. Yang sudah 40 tahun ditinggalkannya itu.

Saya pun berdiskusi dengan tim dokternya: dokter Boyke Soebhali, dokter Kuntjoro Yakti, dokter Satria Sewu, dokter Moh Furqon dan dokter Teddy Ferdinand Indrasutanto. Juga melihat alat yang bernama FURS: pencari posisi batu ginjal yang bisa fleksibel. Bisa belok-belok mencari di slempitan mana batu itu berada.

Dokter Rachim Dinata, sang kepala rumah sakit, hadir: memperkenalkan dokter-dokter itu. Lalu menyilahkan kami diskusi sendiri. Rachim Dinatalah di balik semua prestasi itu. Ia dokter ahli bedah. Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung. Kini dokter Rachim telah membalik dunia: dari kuno ke modern.

Tidak hanya alat dan fisiknya. Tapi juga sistem dan SDM-nya.

Penghasilan dokter di rumah sakit ini empat kali lipat dari penghasilan dokter di rumah sakit kota saya. Dokter Rachim menyebutkan angka-angkanya. Tapi biarlah imajinasi menuliskan angkanya sendiri.

Dokter Rachim menerapkan sistem prestasi. Di atas hirarkhi. Di atas senioritas. Di atas penampilan fisik.

Dokter Boyke misalnya: lebih bertampang rocker daripada dokter. Rambutnya dibiarkan gondrong. Celananya jean. Bawaannya ransel. Mainannya gitar.

Suatu saat pasien yang sok terdidik bertanya padanya: apakah ia mahasiswa yang lagi magang. Si pasien terperanjat ketika akhirnya tahu: yang ditanya itu adalah dokter spesialis urologi.

”Ada empat dokter yang gondrong di sini,” ujar dr Nurliana Andriati Noor. ”Yang penting kegondrongannya tidak menganggu kerja dokternya,” tambah dokter  Nana.

Di akhir diskusi saya putuskan: saya serahkan istri saya kepada tim dokter. Lakukan apa pun yang terbaik menurut dokter. Saya tandatangani dua pernyataan: setuju dibius total dan setuju dilakukan operasi. Jadwal ditetapkan: keesokan harinya. Jam 9 pagi.

Istri saya pernah operasi syaraf tulang belakang. Akibat HNP, 20 tahun lalu. Saya diajak Prof Hafidz Surabaya untuk ikut masuk ruang operasi. Tiga tahun lalu istri saya operasi ganti lutut. Saya diajak dokter Dwikora Surabaya ikut masuk ruang operasi. Kemarin, saya diajak dokter Boyke masuk ruang operasi.

Saya pun bisa melihat bagaimana FURS masuk ke ginjal. Lalu dibelok-belokkan. Memasuki ruang-ruang yang ada di dalam ginjal. Mencari di mana batu itu sembunyi.

Ketemu: satu batu. Lalu FURS itu diajak menjelajah ruang-ruang lain dalam ginjal. Ketemu: satu lagi. Lebih besar. Total: dua batu.

Yang satu batu lagi sudah dikeluarkan di Surabaya dua minggu lalu. Yang posisinya sudah di saluran kencing. Yang sudah bernanah. Yang menyebarkan infeksi ke seluruh tubuh. Yang membuat istri saya koma. Yang memaksa saya mendadak pulang dari Amerika.

Dokter Boyke terus menggerakkan alatnya. Diiringi lagu-lagu barat. Yang ia setel dari stock yang ada di HP-nya.

Anak ‘wedok’ saya, Isna Fitriana, mendekatkan mulutnya ke telinga saya. ”Wow… kegemaran dokter Boyke rupanya sama dengan saya: lagu-lagu Bon Jovi,” bisik anak wedok saya itu.

Ternyata dokter Boyke juga seperti anak saya itu: gemar bersepeda. Bahkan sepedanya sama: merk Wdnsdy. Baca: Wednesday. Yang diproduksi oleh Azrul Ananda. Anak sulung saya.

Oleh dokter Boyke batu yang lebih kecil itu diusik. Dipindahkan dari tempatnya. Dijadikan satu dengan batu yang lebih besar. Saya pikir mau dihancurkan bersamaan. Ternyata tidak. Hanya dibandingkan ukurannya. Lalu batu yang lebih kecil dimasukkan jaring. Yang dipasang di ujung alatnya. Jaring ditarik.

Ternyata ukuran batu itu lebih kecil dari saluran air kencing. Maka batu pun  dikeluarkan. Tidak dihancurkan.

Yang besar pun kemudian dijaring. Dicoba ditarik. Ternyata lebih besar dari saluran kencing. Maka batu itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya: akan ditembak dengan laser.

Saya pikir batu itu akan langsung hancur saat dilaser. Ternyata laser itu hanya mencuil-cuil batu. Maka lasernya terus ditembakkan. Ratusan cuilan terlepas dari batu. Lama-lama batunya tinggal secuil. Menembaknya kian sulit. Cuilan terakhir itu lari-lari. Terbawa arus air yang disemprotkan: untuk mendinginkan bagian ginjal di sekitar laser yang sangat panas.

Selesai. Satu jam persis.

Cuilan-cuilan batu itu ukurannya sebutir pasir. Akan keluar bersama air kencing.
Satu jam kemudian istri saya sudah kembali di kamar yang lebih baik dari lantai 10 RS Tianjin tadi.

”Saya ingin lihat batunya,” ujar istri saya. Maka saya serahkan batu yang tidak dihancurkan tadi. Juga satu cuilan batu sebesar pasir hasil tembakan laser.

Istri saya memang sempat berharap dokter Boyke kecele: tidak menemukan batunya. Mengapa? Dua hari sebelumnya istri saya merebus kelapa hijau muda. Lalu meminum airnya. Keesokan harinya dia rebus lagi kelapa hijau muda. Diminum lagi.

Dengan cara itu dia harapkan batu bisa keluar sendiri. Seperti yang banyak dishare di media sosial. Ternyata fakultas kedokteran  tidak bisa digantikan kelapa hijau rebus. (dis)

Sumber: Disway.id

Telinga Anak Nyeri saat di Pesawat Terbang? Ini Cara Mengatasinya!

ilustrasi

SAAT traveling dengan menggunakan pesawat terbang, tekanan kabin di telinga sangatlah membuat tidak nyaman. Apalagi bagi anak-anak dengan telinga yang lebih sensitif, pasti benar-benar menyakitkan. Ada beberapa solusi untuk mengatasinya, seperti dilansir laman MSN.

Kamis, 05 Juli 2018

Mengenal Mangalitsa, Babi Berbulu Biri-Biri

Babi Mangalitsa
Belakangan santer di media sosial tentang binatang bernama Mangalitsa, khususnya melalui Whatsapp. Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa Mangalitsa merupakan hasil persilangan babi dengan biri-biri (domba). Ditambah lagi data-data bahwa dagingnya telah tersebar dengan harga murah dari Wikipedia yang belum jelas sumbernya. Akibatnya, informasi itu cukup meresahkan masyarakat, terutama bagi konsumen muslim. Berikut sedikit ulasan tentang mangalitsa.

Menurut para ahli perhewanan IPB (12/2), Mangalitsa merupakan  nama untuk  satu spesis binatang, yaitu: Babi Berbulu seperti Biri-biri, atau dalam bahasa Hungaria dikenal dengan istilah Mangalica yang dikenal sebagai Hog kerinting rambut. Babi Mangalitsa  merupakan babi jenis lain yang mempunyai bulu yang panjang, yaitu jenis “Lincolnshire Curly Coat of England”. Sebelumnya Mangalitsa diternak untuk mendapatkan lemak babi.

Rabu, 04 Juli 2018

Alkisah Kemenangan Kotak Kosong di Makassar

ilustrasi

Catatan Rudi S Kamri

Alkisah Kemenangan Kotak Kosong di Makassar: Saat Partai Politik Takluk oleh Daulat Rakyat

Rakyat Makassar dengan cerdik dan gemilang telah mengukir sejarah baru di Indonesia. Untuk pertama kali dalam sejarah Pilkada di negeri ini, calon tunggal yang diusung 10 Partai (PDIP, PKS, PKB, PBB, PPP, PKPI, Golkar, Gerindra, Nasdem dan Hanura) DIKALAHKAN SECARA SANGAT MEMALUKAN oleh KOTAK KOSONG dengan persentase suara 53%.

Selasa, 03 Juli 2018

Korelasi Antara Pilkada dan Piala Dunia

TPS yang didesain bertema Piala Dunia 2018.

Catatan Lukman M, Redaktur Bontang Post

PEKAN terakhir Juni kemarin merupakan masa yang menentukan. Setidaknya bagi para pasangan calon (paslon) kepala daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Sebanyak 171 daerah pada 27 Juni lalu menyelenggarakan hajatan demokrasi untuk menentukan pemimpin baru dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Di sisi lain, pekan lalu juga menjadi penentuan bagi para tim sepak bola dunia untuk bisa terus berlaga di turnamen akbar empat tahunan, Piala Dunia 2018. Bertempat di Rusia, laga terakhir masing-masing grup di fase penyisihan tercatat menjadi laga penentu bagi beberapa tim, khususnya tim-tim besar Eropa dan Amerika untuk bisa lolos ke fase gugur 16 besar.

Sabtu, 30 Juni 2018

Kecanduan Game Masuk Gangguan Mental, Kecanduan Rokok Kapan?

ilustrasi

Oleh Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

DIKUTIP dari laman CumaGamer.com, pada 18 Juni lalu, organisasi kesehatan dunia WHO secara resmi menetapkan kecanduan bermain video game sebagai salah satu gangguan mental. Banyak hal telah dipertimbangkan WHO sebelum akhirnya memasukkan kecanduan jenis ini ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases (ICD).

ICD merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejala, tanda, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkan kecanduan game ini ke daftar penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Menurut mereka, kecanduan game bisa disebut penyakit bila memenuhi tiga hal.

Teman Anda Depresi? Yuk Bantu Dia dengan Enam Cara Ini!

ilustrasi

KEHIDUPAN yang begitu kompleks ditambah rumitnya masalah psikologis yang dihadapi saat ini sering membuat seseorang terperangkap dalam depresi. Kondisi ini pun diperparah dengan kurangnya kepedulian dan stigma negatif terhadap penderitanya, mengakibatkan angka kejadian depresi kian mencuat dari tahun ke tahun.

Sebenarnya, depresi merupakan salah satu gangguan mental dengan tingkat kesembuhan atau prognosis yang besar. Semakin cepat terdeteksi dan ditangani, maka akan semakin besar pula peluang kesembuhan yang didapat penderitanya.