Benarkah Dubse Saudi Melanggar Hukum Diplomatik?

Cuitan dubes Arab Saudi mengenai Reuni 212 mengundang reaksi ormas terbesar di Indonesia. Benarkah dubes Arab Saudi melanggar hukum diplomatik?

Ketika Islam Harus Mengalah dan Wajib Kalah

Sebuah tulisan menarik dari budayawan Emha Ainun Nadjib mengkritisi sikap pemerintah yang dianggap kerap melakukan diskriminasi terhadap umat Islam.

Jangan Sampai Meleng Awasi Anak

Bahaya penculikan terus menghantui anak-anak kita. Malahan modusnya semakin bervariasi saja. Pengawasan orang tua terhadap anak pun dituntut semakin ekstra.

Keadilan untuk Para Penyebar Hoaks

Penegakan hukum atas tindakan membuat dan menyebarkan hoaks terus dilakukan. Namun begitu, aparat dianggap masih tebang pilih melakukannya. Benarkah demikian?

Tidak Perlu Ragu Kuliah di Universitas Terbuka

Kampus yang memiliki unit pembelajaran di berbagai daerah di Indonesia ini bisa menjadi pilihan dalam menempuh pendidikan tinggi.

Rabu, 05 Desember 2018

Benarkah Dubes Saudi Melanggar Hukum Diplomatik?

Reuni 212 di Monas. (foto dari Gelora News)
Tulisan Diplomat Senior, DR Hazairin Pohan mengulas kontroversi cuitan dubes Arab Saudi terkait aksi Reuni 212 yang membuat PBNU berang. Benarkah Dubes Saudi melanggar hukum diplomatik? Selamat membaca.

SEBENARNYA saya sudah hampir final menulis artikel tentang usul PBNU agar Pemerinta R.I. mempersona-non-grata Dubes Kingdom of Saudi Arabia (KSA) untuk Indonesia, Mr. Osamah Muhammad Al-Suaib. Namun anak saya yang membantu upload sedang keluar rumah.  Oleh karena itu saya tuliskan poin-poin penting pendapat saya memenuhi permintaan teman-teman di Twitter dan Facebook, maupun di berbagai group WA.

Sabtu, 27 Oktober 2018

Ketika Islam Harus Mengalah dan Wajib Kalah

ilustrasi

Sebuah tulisan menarik dari budayawan Emha Ainun Nadjib mengkritisi sikap pemerintah yang kerap melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. Diambil dari buku "Iblis Nusantara Dajjal", dengan judul asli artikelnya, "Saya Anti Demokrasi". Selamat membaca.

Kalau ada bentrok antara ustadz dengan pastur, pihak Depag, Polsek, dan Danramil harus menyalahkan Ustadz, sebab kalau tidak itu namanya diktator mayoritas. Mentang-mentang umat Islam mayoritas, asalkan yang mayoritas bukan yang selain Islam-harus mengalah dan wajib kalah.

Minggu, 21 Oktober 2018

Jangan Sampai Meleng Awasi Anak

ilustrasi

Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

JAGAD media sosial dibuat gempar. Isu penculikan anak merajalela. Bukan hanya di Jakarta atau di Jawa yang menjadi denyut pemerintahan, melainkan kini telah sampai di bumi etam. Para orang tua pun dibuat khawatir karenanya.

Isu penculikan anak ini memang patut dikhawatirkan. Lantaran dalam melakukan aksinya, para penculik anak ini semakin “kreatif” saja melakukan modusnya. Bahkan kalau bisa dibilang semakin nekat. Dalam keramaian pun mereka tak segan memisahkan anak-anak polos tak berdosa dari orang tuanya.

Senin, 08 Oktober 2018

Terjadinya Bencana karena Dosa


Seorang warga menatap puing-puing gempa-tsunami Palu, Minggu (7/10/2018).
Para ahli berpendapat ada sebab fenomena alam yang membuat terjadinya bencana. Namun sebagai umat beragama, harus meyakini bahwa penyebab bencana lebih dari itu. Simak tulisan ustaz Qomar Zaenudin Abdullah yang berjudul KARENA DOSA berikut ini untuk memahaminya.

Minggu, 07 Oktober 2018

Keadilan untuk Para Penyebar Hoaks

ilustrasi hoaks



Catatan Lukman M, Redaktur Bontang Post

HOAKS alias kabar bohong semakin merajalela. Dalam sebulan ini saja, sudah ada beberapa hoaks “skala nasional” yang penyebarannya begitu meresahkan dan menjadi perhatian publik. Mulai dari hoaks demonstrasi mahasiswa, hoaks kalimat tauhid dalam pengeroyokan suporter bola, hingga sederetan hoaks yang mengelilingi tragedi bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Seakan belum cukup diresahkan dengan rentetan hoaks tersebut, belakangan “booming” hoaks yang “berskala besar”, tentang pengeroyokan yang menimpa aktivis Ratna Sarumpaet. Dianggap berskala besar lantaran hoaks ini melibatkan sejumlah tokoh politik di kubu oposisi, sampai dengan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno. Langsung saja, berita hoaks Ratna Sarumpaet menjadi “bahan segar” yang “digoreng” media dan pihak petahana secara luas.

Sabtu, 29 September 2018

Teguran Tuhan dari Cincin Api

Petugas medis tengah menangani korban gempa dan tsunami di Palu.
Catatan oleh Lukman M, Redaktur Bontang Post

BENCANA kembali menerpa negeri ini. Kali ini di kawasan Sulawesi Tengah (Sulteng), tepatnya di Donggala dan Palu. Malahan dua bencana berskala besar sekaligus menerjang saudara-saudara kita di sana. Gempa berskala besar, tak tanggung-tanggung mencapai 7,4 skala ritcher, memunculkan bencana lain yang tak kalah dahsyat, gelombang tsunami.

Berbagai akses terputus. Jalan, telepon, listrik, dan perhubungan udara mati total. Mengerikan benar, khususnya bila melihat rekaman dampak gempa dan detik-detik terjadinya tsunami yang sempat beredar viral dengan cepatnya melalui berbagai jenis aplikasi pesan dan media sosial. 

Minggu, 23 September 2018

Wakil Rakyat yang Takut sama Kaus

ilustrasi kaus 2019 ganti presiden

Catatan Lukman M, Redaktur Bontang Post

PEKAN lalu, publik Kaltim khususnya Samarinda dihebohkan dengan aksi persekusi warga atas pemotor yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden. Persekusi yang terekam kamera ponsel itu lantas viral dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, selain merupakan tindakan melanggar hukum, aksi persekusi tersebut diduga melibatkan tiga oknum anggota DPRD Samarinda.

Tentu saja tindakan tersebut sangat disayangkan, apalagi bila ada keterlibatan oknum legislator di situ. Wakil Rakyat yang sejatinya memberi contoh, malahan dengan terang-terangan melakukan tindakan melanggar hukum, persekusi yang terbilang cukup brutal. Bagaimana tidak, dalam video yang beredar, dua pengendara motor tersebut dipaksa menanggalkan kaus yang dikenakannya, dipermalukan di tengah jalan.

Senin, 10 September 2018

Definisi Makar di "Zaman Now"

ilustrasi gerakan tagar


Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

BEBERAPA waktu yang lalu jagad perpolitikan Indonesia diramaikan aksi pelarangan, penolakan, dan pembubaran terhadap sejumlah kegiatan deklarasi tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden di beberapa daerah. Berbagai alasan pun bermunculan untuk membenarkan pelarangan serta penolakan tersebut. Deklarasi #2019GantiPresiden dituding sebagai curi start kampanye, aksi provokasi, hingga yang sangat ekstrim, makar.

Minggu, 02 September 2018

Pencak Silat yang Mempersatukan Kita

Momen Jokowi berpelukan dengan Prabowo Subianto dan Hanifan.


Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

ASIAN Games 2018 yang kali ini bertempat di Indonesia resmi ditutup Minggu (2/9/2018) malam kemarin. Sederet kisah manis sekaligus pahit perjuangan para atlet dan tim olahraga dari berbagai negara Asia, termasuk tuan rumah Indonesia telah tersaji, tercatat dalam perjuangan meraih pundi-pundi medali. Entah itu kisah-kisah sengitnya persaingan menjadi yang terbaik, maupun kisah-kisah luar arena yang tercium media dan masyarakat luas.

Minggu, 26 Agustus 2018

Putih-Hitamnya Sang "Saudara Tua"

ilustrasi suporter Jepang.

Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

BULAN ini menjadi penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Karena pesta olahraga terbesar benua Asia, Asian Games ke-18 diselenggarakan di dua kota Indonesia, Jakarta dan Palembang. Ini merupakan kali kedua Indonesia dipercaya menggelar Asian Games, setelah perdana tahun 1962 di era kepemimpinan Presiden RI pertama, Soekarno. 

Pada gelaran perdana di Indonesia, setengah abad yang lalu, tuan rumah Indonesia meski mengakui dominasi sang “saudara tua”, Jepang yang menjadi juara umum Asian Games 1962. Sementara Indonesia berada di peringkat kedua atau runner-up, dengan perolehan 21 medali emas, berselisih sangat jauh dengan Jepang yang kala itu membawa pulang 73 medali emas.

Lantas, bagaimanakah perkembangan rivalitas Indonesia dengan mantan penjajah tersebut di Asian Games tahun ini? Dalam hal prestasi jangan ditanya, Indonesia memang masih harus belajar banyak. Jangankan mengungguli Jepang yang merupakan salah satu raksasa olahraga Asia, untuk menggeser Iran di peringkat keempat saja Indonesia masih kesulitan. Merujuk pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2018 per Sabtu (25/8/2018).

Namun bukan soal medali yang akan saya bahas kali ini. Melainkan kiprah Jepang dalam Asian Games 2018 yang penuh putih dan hitam. Di satu sisi, Jepang memberikan perilaku yang terpuji dan inspiratif, namun di sisi lain, tim matahari terbit juga mencatatkan tindakan tercela dalam keikutsertaan mereka di Indonesia.

Sejak dahulu kala, Jepang memang dikenal dengan tradisi kedisiplinannya yang begitu kental dan mendarah daging dalam masyarakatnya. Termasuk dalam hal kerapian dan kebersihan, Jepang merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi kebersihan. Saking mendarah dagingnya, tradisi positif ini tercermin dalam perilaku sehari-hari, baik di dalam negeri maupun kala melawat ke negara orang.

Yang saya bicarakan adalah “ulah” suporter Jepang yang sempat-sempatnya bersih-bersih, memunguti sampah berserakan di kawasan Gelora Bung Karno. Puntung-puntung rokok yang dibuang serampangan oleh para penghisapnya, tak luput dari bidikan warga-warga Jepang yang datang untuk mendukung tim negaranya.

Diketahui, menjaga kebersihan merupakan kebiasaan yang sudah diajarkan sejak kecil kepada anak-anak Jepang. Tak mengherankan bila mereka akan merasa risih bila melihat sampah berserakan di jalanan. Makanya, ketika mendapati sampah-sampah berserakan di Gelora Bung Karno yang merupakan salah satu venue utama Asian Games, secara spontan para suporter ini memungutinya untuk kemudian dibuang ke tempat semestinya yaitu tempat sampah.

Tradisi menjaga kebersihan ini nyatanya diadopsi menjadi hukum di Jepang, dengan adanya denda bagi mereka yang ketahuan membuang sampah sembarangan. Membuang satu puntung rokok saja, denda yangn dikenakan mencapai Rp 300 ribu. Tak jauh denda yang dipatok pemerintah DKI Jakarta bagi pembuang sampah sembarangan yang berkisar Rp 100 ribu-Rp 500 ribu.

Sebagai turis, para warga Jepang ini bisa saja tak memusingkan keberadaan sampah di Jakarta yang bukan merupakan urusan mereka. Namun tradisi turun-temurun yang terpuji, membuat mereka seakan melupakan batas negara dan melakukan aksi bersih-bersih tersebut. Tentu tindakan mereka yang viral ini mendapat pujian, di satu sisi membuat bangga negara Jepang.

“Prestasi” warga Jepang ini nyatanya bukan kali ini menjadi perbincangan. Sebelumnya, perilaku warga Jepang telah lebih dahulu menjadi buah bibir dalam keikutsertaan negara ini di ajang Piala Dunia Sepak Bola 2018 di Rusia lalu. Para suporter Jepang beramai-ramai memunguti sampah-sampah di stadion usai laga usai, sementara para pemain tim sepak bola mereka dengan penuh tanggung jawabnya, membersihkan ruang ganti sebelum kembali ke kampung halaman.

Perilaku hidup bersih ini jelaslah patut untuk ditiru masyarakat Indonesia. Pasalnya, meski tak bisa digeneralisasikan begitu saja, namun banyak warga Indonesia yang masih hobi membuang sampah sembarangan. Entah itu di jalanan, di parit, atau di sungai. Termasuk juga puntung rokok, yang seakan akrab dijumpai di berbagai sudut wilayah di Indonesia.

Termasuk dalam event olahraga, para suporter Indonesia masih banyak yang belum sadar akan kebersihan. Utamanya dalam laga sepak bola yang menjadi olahraga terfavorit bagi para lelaki Indonesia. Sampah-sampah dan puntung rokok masih akrab didapati di sudut-sudut stadion di mana saja di Indonesia ini. Seakan lepas tanggung jawab, membebankan pembersihan sampah tersebut pada para petugas berseragam kuning.

Tentunya, aksi bersih-bersih suporter Jepang merupakan tamparan bagi warga Indonesia yang masih tidak peduli akan kebersihan lingkungannya. Khususnya bagi para perokok yang cuma bisa egois dan menyampah sesukanya. Perokok jenis ini bukan hanya mengotori lingkungan dengan sampah puntung rokoknya, melainkan juga mengotori udara dengan racun-racun mematikan.

Sayangnya, inspirasi dari para suporter Jepang tersebut justru dinodai oleh aksi tercela yang dilakukan oknum atlet mereka itu sendiri. Adalah empat pemain tim bola basket Jepang yang kedapatan terlibat prostitusi di salah satu kawasan di Jakarta. Tentu tindakan ini mencoreng nama bangsa Jepang di ajang yang sarat sportivitas tersebut.

Akan tetapi, lagi-lagi Jepang memberikan teladan yang baik, yang bisa dicontoh “saudara muda”-nya melalui insiden memalukan tersebut. Yaitu lewat sikap tegas mereka dengan langsung memulangkan keempat oknum pemain itu. Tak ada ampun, malahan keempatnya “diusir” pulang tanpa dibiayai negara. Jepang dengan legawa memohon maaf kepada semua pihak atas aksi tak terpuji yang dilakukan warganya.

Jepang, layaknya sebuah negara seperti Indonesia, tentunya memiliki putih-hitam, baik-buruk yang bisa dijadikan pelajaran. Untuk yang baik-baik seperti misalnya kedisiplinan dan juga tradisi menjaga kebersihan, tentu layak untuk ditiru. Sementara untuk yang buruk-buruk, semisal terlibat prostitusi, tentu jangan dicontoh.

Perjuangan tim Indonesia sendiri dalam Asian Games 2018 ini, juga layak untuk diacungi jempol. Terlepas dari hasil akhir yang dicapai, para atlet merah putih telah melakukan yang terbaik untuk negeri. Sebagaimana dalam final bulu tangkis beregu putra yang mempertemukan Indonesia dengan Tiongkok. Walaupun kalah, namun tak bisa dimungkiri bila para pebulu tangkis Indonesia tersebut telah berjuang sekuat tenaga.

Lihatlah betapa dua pemain tunggal Anthony Sinisuka Ginting serta Jonatan Christie, yang begitu bercucur keringat menghadapi kuatnya para pemain Tiongkok. Bahkan Anthony Ginting sampai mengalami cedera serius yang membuatnya terpaksa tumbang. Sayangnya, dengan perjuangan yang begitu keras tersebut, masih ada saja warganet yang nyinyir dan mem-bully pemain Indonesia. Padahal, apa yang mereka lakukan ini sudah sepatutnya mendapat apresiasi.

Menurut saya, Asian Games 2018 bukan sekadar ajang perlombaan siapa yang paling hebat dalam memboyong medali. Melainkan juga merupakan ajang perlombaan dalam hal sportivitas serta berbagai sikap positif lainnya. Karena dari sportivitas dan berbagai hal positif tersebut, persahabatan antar negara sebagai cita-cita dari event ini dapat benar-benar terwujud.

Bukan hanya Jepang atau Indonesia, negara-negara lainnya yang ikut serta dalam event ini pun tercatat menunjukkan sisi “putih” mereka. Walaupun tak bisa dimungkiri, sisi “hitam” juga ditemui dalam serangkaian event yang digelar. Tentu kita semua berharap agar lebih banyak lagi perilaku positif dan sportivitas yang tercetak di lapangan. Khususnya dari Indonesia yang merupakan tuan rumah. 

Walaupun nantinya Indonesia gagal menjadi yang teratas, namun berbagai sikap positif yang kita tunjukkan, mulai dari sportivitas, sopan santun, dan persahabatan, tentu akan menjadi citra baik dan berkesan bagi para tamu asing yang datang ke negeri ini. Sebagaimana Palestina yang terharu dengan dukungan dan sikap suporter Indonesia. Mari bersama-sama sebarkan semangat positif, sehingga Asian Games 2018 yang menghabiskan biaya tak sedikit tidak menjadi sia-sia. (*) 

Sumber foto: istimewa

Minggu, 19 Agustus 2018

Kemerdekaan Indonesia dan Solidaritas untuk Palestina

ilustrasi


Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

JUMAT (17/8/2018) lalu, Indonesia kembali memperingati hari ulang tahun (HUT) kemerdekaannya. Selama 73 tahun sudah anugerah kemerdekaan dirasakan seluruh bangsa Indonesia, setelah sebelumnya dijajah bangsa asing selama bertahun-tahun lamanya. Tentu merupakan sesuatu hal yang patut disyukuri karena kita bisa hidup dengan aman, nyaman, damai, tak lagi hidup dalam ketakutan.

Sayangnya, masih ada bangsa di dunia ini yang belum bisa merasakan kemerdekaan sebagaimana yang dialami Indonesia dan mayoritas bangsa di dunia. Padahal sudah puluhan tahun lamanya deklarasi hak asasi manusia (HAM) disepakati bangsa-bangsa di dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Termasuk disepakati pula oleh Indonesia yang secara tegas menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Salah satu bangsa yang belum merasakan nikmatnya kemerdekaan tersebut adalah Palestina. Sebuah negara di Timur Tengah yang masih berada dalam cengkeraman penjajah Israel. Ironisnya, Palestina merupakan salah satu negara Arab yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Palestina, turut mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan sekarang ini.

Sehingga, sudah sepatutnya bagi masyarakat Indonesia untuk terus menunjukkann solidaritas terhadap Palestina, dengan terus mendukung upaya menuju kemerdekaan negara tersebut. Sebagaimana yang tampak selama ini melalui berbagai bentuk dukungan, di antaranya penggalangan dana hingga kutukan atas tindakan biadab Israel.

Dengan latar belakang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, solidaritas terhadap Palestina sejatinya merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia. Siapa saja, tak mengenal suku, etnis, golongan, ataupun agama. Karena perkara Palestina bukan perkara agama tertentu. Melainkan perkara kemanusiaan, yang semestinya dimiliki siapa saja yang mengaku manusia. 

Walaupun mayoritas bangsa Palestina adalah muslim, bukan lantas hanya menjadi tanggung jawab umat Islam Indonesia saja. Umat-umat beragama lainnya pun mesti ikut peduli.  Dan ini ditegaskan langsung oleh Sang Proklamator Indonesia, Sukarno.

“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” demikian ucapan sang Proklamator.

Ucapan Sukarno secara tegas memberikan perintah kepada masyarakat Indonesia untuk menentang penjajahan Israel atas Palestina. Salah satu bentuknya yaitu dengan terus menjalin solidaritas kemanusiaan dengan bangsa Palestina. Tak boleh sekali pun kita berkompromi dengan Israel, karena bila demikian, maka kita telah mengkhianati perintah pendiri bangsa.

Ironisnya, di zaman now sekarang ini, ada saja sebagian masyarakat Indonesia yang nyinyir tak jelas, meremehkan bahkan menjelek-jelekkan aksi solidaritas masyarakat Indonesia yang telah terjalin sejak kemerdekaan. Bukannya malah ikut memberikan bantuan. Tak jarang ditemukan oknum-oknum warga negara Indonesia yang memberikan komentar tak menyenangkan terhadap solidaritas terhadap Palestina ini.

Kebanyakan mereka yang nyinyir terhadap solidaritas ini membanding-bandingkan dengan perkara di Papua. Katanya, kenapa harus repot-repot galang dana untuk Palestina bila warga Papua masih kelaparan. Sekilas sindiran ini terdengar masuk akal. Namun bila ditelaah lebih lanjut, perbandingan keduanya tidak tepat.

Papua berada dalam lingkungan Indonesia yang merdeka. Secara sah memiliki kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun di pusat. Artinya, ada pihak-pihak yang sudah berkewajiban untuk menangani Papua. Pemerintah yang pertama berkewajiban memberikan bantuan. Pun begitu, dengan status kemerdekaan yang dimiliki Indonesia, Papua berada dalam kondisi aman di bawah penjagaan aparat berwenang, walaupun masih ada aksi separatis.

Berbeda dengan Palestina, sebuah negara yang belum mendapat pengakuan secara internasional. Kedaulatan negara ini hilang tatkala Israel dengan kejinya melakukan invasi dan mengklaim wilayah Palestina yang kini tinggal tersisa segelintir saja.

Akibat penjajahan itu, bangsa Palestina hidup dalam ketidaknyamanan setiap hari. Mereka akrab dengan desingan peluru dan dentuman bom. Mereka pasrah saat anggota keluarga mereka ,kerabat mereka mati syahid di tangah zionis Israel. Mereka sudah terbiasa hidup di rumah tanpa atap, tanpa dinding, di reruntuhan bangunan.

Dalam penderitaan itu, tak ada yang membela mereka. Tak ada yang melindungi mereka. Tak ada yang mengulurkan bantuan kepada mereka. Perang dan perang, itu yang setiap hari terjadi di sana. Tak ada aparat bersenjata yang melindungi mereka, tak ada pemerintah yang turun pencitraan membantu para korban. Yang ada hanya para pejuang yang rela mati demi mempertahankan tanah air mereka, para martir yang terus-menerus dilahirkan.

Bantuan dari negara-negara tetangga juga, termasuk juga Indonesia, bukan perkara mudah untuk didapatkan. Israel dengan tak berperikemanusiaannya, telah memblokir berbagai upaya bantuan yang dilakukan bangsa-bangsa yang memiliki kepedulian. Sehingga bantuan yang dikirimkan Indonesia ke Palestina hari ini, mungkin baru bisa dinikmati anak-anak Palestina lima tahun yang akan datang.

Bukan lantas solidaritas untuk Papua tidak perlu, bukan begitu. Jangan salah paham. Solidaritas terhadap sesama warga negara Indonesia tetap perlu dan wajib hukumnya. Tak terkecuali untuk masyarakat Papua yang bila dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia terbilang masih tertinggal. Silakan saja bila ada yang hendak membantu Papua, tentu sangat diapresiasi.

Di satu sisi, aksi solidaritas terhadap Palestina jangan juga diartikan secara sempit bahwa aksi tersebut menganaktirikan solidaritas untuk Papua. Semuanya berjalan beriringan. Kalaupun aksi solidaritas Palestina terlihat memiliki skala yang lebih besar ketimbang Papua, atau daerah lain di Indonesia, itu lebih dikarenakan empati warga yang begitu kuat terhadap penderitaan Palestina yang hingga kini terus menderita di bawah bayang-bayang kekejaman penjajah. Masalah mereka sampai detik ini belum terselesaikan.

Banyak faktor yang membuat solidaritas atas Palestina ini begitu besar skalanya. Mulai dari segi historis di mana bangsa Palestina turut mendukung kemerdekaan Indonesia, hingga dari segi agama di mana mayoritas warga Indonesia beragama Islam. Makanya sangat tidak tepat bila ada aksi nyinyir atau menghina solidaritas terhadap Palestina ini.

Aksi nyinyir yang terbaru terjadi dalam laga sepak bola Asian Games 2018. Terkait para suporter tim merah putih yang turut member dukungan nan semarak atas tim sepak bola Palestina. Oknum-oknum tak bertanggung jawab yang hendak memecah belah NKRI mengembuskan isu aksi tak sportif salah seorang pemain Palestina dalam melakukan selebrasi gol.

Dikatakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang kini unggahannya beredar luas di media sosial, bahwa pemain Palestina itu melakukan gestur yang menghina suporter Indonesia. Padahal, belum ada konfirmasi pasti terkait gestur tangan tersebut. Namun oknum tak bertanggung jawab ini memperkeruh suasana dengan mengkait-kaitkan antara solidaritas Palestina dengan faktor agama dan juga persahabatan dengan bangsa Arab.

Sungguh miris memang apa yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab ini. Ketika para atlet dan pemerintah kita terus berusaha menjalin persahabatan internasional, mereka dengan entengnya berupaya memprovokasi. Padahal belum tentu sikap pemain Palestina sebagaimana dituduhkan. Kalaupun benar yang dilakukan pemain Palestina tersebut, tentu tidak bisa dikatakan sebagai sikap Palestina secara keseluruhan. 

Perlu diketahui, Palestina sejak Indonesia belum merdeka, sudah menganggap Indonesia sebagai saudara. Mereka begitu senang bertemu orang Indonesia, begitu bahagia melihat aksi solidaritas yang ditunjukkan Indonesia. Sebagai balasan, mereka ikut mendoakan masyarakat Indonesia, termasuk mendoakan warga Indonesia yang sedang mengalami bencana. 

Doa masyarakat Palestina ini bukan sembarang doa. Sebagai pihak yang teraniaya, doa mereka sangat ampuh, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Bukan tidak mungkin, dari doa-doa saudara-saudara kita di Palestina tersebut, Indonesia bisa menuju pada zaman keemasan, lepas landas menjadi negara maju yang benar-benar sejahtera. 

Pun demikian, peringatan HUT ke-73 RI turut dirayakan oleh masyarakat Palestina. Sebagaimana diberitakan, masyarakat Palestina di Gaza menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan yang mana Palestina ikut andil terhadapnya. Padahal orang-orang Palestina ini masih menderita, masih terjajah. Namun mereka tak lupa mengungkapkan solidaritas terhadap Indonesia yang sudah merdeka. Apakah peristiwa ini tidak membuat kita terharu dan malu?

Faktanya, merujuk faktor sejarah, kesamaan nasib, dan agama, Palestina adalah istimewa bagi Indonesia. Persahabatan Indonesia dengan Palestina sangatlah erat, sudah seperti keluarga sendiri. Berbeda dengan persahabatan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Sehingga tak bisa dipukul rata bentuk sambutan suporter Indonesia terhadap tim negara lainnya, sebagaimana yang dijadikan perbandingan oleh oknum tak bertanggung jawab yang tak ber-Pancasila.

Palestina sudah puluhan tahun dirudung penderitaan. Apalah salahnya menyenangkan mereka tatkala para pemain sepak bolanya bertamu ke Indonesia. Dengan memberikan sambutan yang begitu hangat dan luar biasa. Agar bangsa Palestina yang diwakili tim nasionalnya bisa merasakan kebahagiaan walau sejenak, bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa Indonesia yang pernah mereka dukung 73 tahun yang lalu, akan selalu bersama mereka menentang brutalnya penjajahan Israel. Sebagaimana yang telah diamanatkan proklamator negara.

Menjadi orang Indonesia yang ber-Pancasila berarti menjadi orang yang berkemanusiaan, yang menentang penjajahan. Menjadi orang yang menentang penjajahan secara otomatis menjadi orang yang mendukung Palestina, mengutuk Israel. Lantas ketika kita nyinyir dan menghina solidaritas terhadap Palestina, masih pantaskah kita disebut sebagai orang Indonesia? Masih pantaskah kita mengaku sebagai manusia? Tanyakanlah kepada Pancasila. Merdeka! (*) 

Foto ilustrasi: Muhammad Adimaja/Antara

Minggu, 12 Agustus 2018

Penentuan Bakal RI-2 yang Penuh Drama

ilustrasi

Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

KOMPETISI Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dipastikan bakal terulang di 2019 mendatang. Sang petahana, Joko Widodo akan berhadapan kembali dengan Prabowo Subianto. Serangkaian strategi pun diracik di masing-masing pihak. Jokowi berupaya untuk memuluskan langkahnya dua periode, sementara Prabowo, mungkin untuk kali terakhir, kembali menjajal peruntungannya menjadi pemimpin Indonesia.

Pemilihan calon wakil presiden (Cawapres) alias bakal RI-2 juga menjadi bagian dari strategi di masing-masing kubu. Karena tak bisa dimungkiri, pemilihan cawapres turut berdampak pada pundi-pundi suara yang bisa didapatkan. Sehingga, kedua tokoh ini pun sempat disibukkan dengan kebimbangan dan berbagai drama serta polemik demi memutuskan siapa yang akan mendampingi mereka.

Pada akhirnya di hari terakhir pendaftaran Pilpres 2019, Jumat (10/8) kemarin, teka-teki siapa sosok pendamping dalam “pertempuran” kepemimpinan Indonesia itu terjawab. Sang petahana yang lebih dulu melakukan deklarasi memutuskan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Sementara sang oposan mendaulat Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno sebagai bakal RI-2.

Sebagai pengalaman dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia, pemilihan kedua nama ini bukan tanpa kontroversi. Di sisi petahana, pemilihan Ma’ruf Amin cukup mengejutkan berbagai pihak. Sang kiai tidak berafiliasi dengan partai politik (parpol) pendukung Jokowi. Melainkan sosok ulama baik di MUI maupun di organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. 

Ma’ruf Amin secara mengejutkan mampu menyingkirkan nama-nama besar, baik dari parpol maupun luar parpol yang sebelumnya disebut-sebut bakal kuat pendamping Jokowi. Mulai dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi, hingga mantan Panglima TNI Moeldoko.

Inisial M yang sebelumnya dilemparkan Jokowi ke publik, rupanya lebih mengarah ke sosok Ma’ruf Amin. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Ma’ruf merupakan sosok yang utuh, ulama yang bijaksana dan dihormati seluruh umat Islam di tanah air. Apalagi dengan jabatannya sebagai Rais Am PBNU dan Ketua MUI. Menurut sang presiden, Ma’ruf memiliki pengalaman panjang di legislasi mulai dari DPRD, DPR, hingga MPR. Pun begitu, Ma’ruf juga disebut berpengalaman di lembaga eksekutif.

Pro dan kontra mengiringi majunya sang kiai ke ranah politik. Pasalnya, sebelum dideklarasikan sebagai cawapres, Ma’ruf sempat bersinggungan dengan beberapa peristiwa politik di tanah air. Sebagai Ketua MUI, Ma’ruf punya andil dalam sikap ulama yang menyatakan mantan Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menistakan agama terkait videonya melecehkan Al-Maidah.

Sehingga dikabarkan, pemilihan Ma’ruf Amin sebagai cawapres ini membelah suara para pendukung Ahok yang dikenal juga merupakan pendukung Jokowi. Karena pasti akan berat bagi para pendukung Ahok yang akrab dengan istilah Ahokers ini untuk memilih Ma’ruf yang notabene merupakan sosok di balik masuknya sang junjungan ke dalam penjara. Seruan untuk menjadi golongan putih (golput) alias tidak memilih dalam Pilpres 2019 pun muncul, yang tentunya akan membahayakan iklim demokrasi di Indonesia. 

Selain itu, pemilihan ulama sebagai cawapres seakan menjadi antitesis dari citra Rezim Jokowi yang sebelumnya getol menyuarakan pemisahan antara politik dan agama. Para pendukung Jokowi sebelumnya dikenal ramai mengomentari keterlibatan ulama dalam beberapa peristiwa politik belakangan ini. Malahan sebagian lagi ada yang secara terang-terangnya “menyerang” Ma’ruf Amin dengan sentimen-sentimen keagamaan.

Di sisi lain, pemilihan Ma’ruf Amin bisa dianggap sebagai strategi Jokowi untuk menaikkan citra dirinya di masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Sentimen-sentimen yang memojokkan Rezim Jokowi sebagai rezim anti terhadap ulama, bahkan disebut kriminalisasi ulama, tampaknya disadari oleh mantan Wali Kota Solo ini berpengaruh pada elektabilitasnya. 

Sehingga sebagian pihak beranggapan dipilihnya ulama adalah demi menunjukkan kepada publik khususnya umat Islam, bahwa Jokowi merupakan sosok yang agamais dan menggandeng ulama. Tidak seperti anggapan-anggapan yang beredar sebelumnya. Dengan mementahkan persepsi tersebut, mencitrakan Jokowi sebagai sosol religius, diharapkan bisa menjaring suara-suara umat Islam yang merupakan suara terbesar di Indonesia.

Sebagai seorang ulama, ketokohan Ma’ruf Amin memang tak terbantahkan. Namun usia yang telah senja, 75 tahun, membuat sebagian pengamat beranggapan Ma’ruf tak lebih dari sekadar pion demi memuluskan Jokowi dua periode. Sehingga diperkirakan nantinya bila terpilih, Ma’ruf takkan berpengaruh apa-apa pada kebijakan nasional. Malahan ada yang meyakini Ma’ruf berpeluang diganti dalam perjalanannya menjadi RI-2 kelak.

Pendapat lainnya menyebut, dipilihnya Ma’ruf Amin tak lebih sebagai strategi menghadapi Prabowo Subianto yang sebelumnya digadang-gadang bakal memilih satu di antara ulama hasil ijtimak ulama beberapa waktu lalu. Karena bila Prabowo jadi menggandeng ulama, dikhawatirkan bisa menyedot suara umat dengan begitu derasnya.

Kenyataannya, di detik-detik terakhir Prabowo sama sekali tidak memilih hasil ijtimak ulama. Melainkan memilih kader partainya sendiri, Sandiaga Uno yang sebelumnya teruji memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Salah satu pertimbangan yang diambil, menurut Prabowo, karena dirinya tak mau membuat suara umat terbelah bila dia turut menggandeng ulama sebagi wakilnya.

Tapi pemilihan Sandiaga Uno ini juga tak luput dari kontroversi. Isu yang santer terdengar adalah Prabowo mulai kehabisan logistiknya untuk bertarung di pilpres. Sehingga dia terpaksa menerima Sandiaga Uno yang dianggap bisa menjawab masalah logistiknya tersebut. Keputusan ini terbilang berat, mengingat Prabowo sebelumnya dilanda dilema dengan parpol-parpol yang berada dalam koalisinya.

Baik PKS, PAN, dan Partai Demokrat, ketiganya sangat mengharapkan bisa “menyumbang” nama cawapres. Kenyataannya, Prabowo mengambil kader Partai Gerindra. Di satu sisi langkah ini bisa jadi penengah, di sisi lain parpol-parpol anggota koalisi dibuat gamang meneruskan dukungan. Dan ini telah terbukti dengan istilah “Jenderal Kardus” yang dilontarkan elite Partai Demokrat terkait tudingan mahar politik untuk memuluskan langkah Sandiaga Uno menjadi cawapres. Walaupun pada akhirnya semua parpol, termasuk Partai Demokrat tetap melanjutkan dukungan di koalisi.

Layaknya Ma’ruf Amin di kubu Jokowi, pemilihan Sandiaga Uno ini turut diwarnai isu-isu yang bersinggungan dengan agama. Sebagian pihak menganggap Prabowo Subianto tidak menghormati ulama karena tidak menuruti ijtimak ulama. Alih-alih mengambil sosok ulama, Prabowo justru memilih sosok pengusaha sebagi wakilnya. 

Faktanya, hasil ijtimak merupakan rekomendasi dan tidak bersifat mengikat. Apalagi dua nama yang disebut dalam hasil ijtimak, Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad, disebut-sebut kurang berminat untuk maju sebagi cawapres. Prabowo sejatinya juga tidak benar-benar mengingkari hasil ijtimak, karena dia menyatakan diri maju sebagai capres, sebagaimana rekomendasi ijtimak ulama yang memintanya maju sebagai bakal RI-1.

Terlepas dari pro dan kontra, polemik, serta segala kontroversi yang menyelimutinya, para “petarung” dalam Pilpres 2019 sudah ditentukan. Masing-masing diklaim sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Tentu saja walaupun memiliki kelebihan, masing-masing nama tersebut juga memiliki kekurangannya. 

Akan tetapi yang pasti, kedua pasangan ini punya niat untuk menjadi pemimpin Indonesia. Artinya, secara positif punya niat untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Maka sebagai rakyat Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah mendukung salah satunya untuk menjadi pemimpin Indonesia.  Yaitu dengan cara memberikan suara saat pemungutan suara Pilpres 2019 digelar.

Tentu merupakan hak politik masing-masing warga negara Indonesia untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Tak ada yang boleh mengintervensi. Silakan dipilih yang dianggap sesuai, dengan mempertimbangkan latar belakang masing-masing calon. Baik #Jokowi2Periode maupun #2019GantiPresiden, keduanya adalah hak politik yang boleh disuarakan siapa saja. Tentunya dengan sikap sportif menerima siapapun yang kelak dipercaya rakyat Indonesia.

Yang tak benar adalah, menjadi golput dan acuh tak acuh terhadap proses demokrasi yang menjadi embrio kepemimpinan di negeri ini. Jangan terpengaruh dengan ajakan golput dari pendukung Ahok yang belum juga bisa move on, maupun dari pendukung khilafah yang mengharamkan demokrasi. Memang golput juga merupakan hak, namun sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menyukseskan pemilu dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). 

Ketiadaan calon pemimpin yang dianggap layak, jangan dijadikan alasan untuk golput. Melainkan harus tetap memilih dengan mencari yang paling sedikit mudaratnya, dan yang terbaik di antara yang baik. Karena nasib kita, bangsa Indonesia, ikut ditentukan dalam proses pemilihan ini. Insyaallah baik Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno, keduanya pilihan terbaik untuk bangsa ini. Aamiin. (*)

Minggu, 05 Agustus 2018

Ke Mana Perginya Sang Professor

Neno Warisman berorasi dalam Kampanye 2019 Ganti Presiden.

Catatan Lukman M, Redaktur Bontang Post

AKSI persekusi dan tindakan intoleran serta radikal masih saja terjadi di bumi Indonesia. Yang terbaru yaitu aksi pengadangan Neno Warisman, salah seorang penggerak kampanye #2019GantiPresiden. Ibu-ibu ini diadang sejumlah massa saat tiba di Bandara Hang Nadim Batam. Bukan hanya itu, Neno juga dilempar dengan tempat sampah oleh salah seorang warga di dalam bandara.

Tindakan pengadangan ini tentu sangat disayangkan. Karena sebagai suatu kesatuan, setiap warga negara Indonesia berhak pergi ke daerah manapun di Indonesia. Makanya menjadi lucu ketika ada seorang warga negara Indonesia yang diadang bahkan dilempari tempat sampah di dalam bandara. Terlepas apapun latar belakangnya, kejadian ini merupakan hal yang salah dan tak patut terjadi, apalagi di tempat umum seperti bandara.

Peristiwa ini mengingatkan kembali pada peristiwa yang katanya persekusi saat kampanye #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja di arena Car Free Day (CFD) beberapa waktu lalu. Kala itu ibu-ibu bersama anaknya yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja diadang oleh oknum yang mengatasnamakan #2019GantiPresiden. Persekusi di CFD itu langsung mendapat komentar dari berbagai pihak, salah satunya seorang professor kenamaan yang tergabung dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sang professor melalui akun media sosialnya mengutuk aksi persekusi di CFD tersebut. Dengan kalimat prihatin yang sangat menyentuh dan menyiratkan kebencian pada aksi persekusi tersebut. Padahal sebagian pihak menilai persekusi tersebut bisa jadi bentuk sabotase untuk menjelek-jelekkan kelompok yang pro #2019GantiPresiden dengan beberapa fakta yang menyelimutinya.

Sayangnya, komentar keprihatian tersebut tidak muncul saat Neno Warisman dipersekusi secara nyata di bandara. Padahal Neno juga sama-sama ibu-ibu, walaupun tidak membawa anak. Seakan-akan sang profesor kenamaan bergaji fantastis demi mengawal ideologi negara itu pergi entah kemana, tak terdengar suaranya. 

Tetapi tetap saja persekusi adalah persekusi dan mesti ditindak dengan tegas. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan persekusi sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Maka sudah jelas merupakan suartu perbuatan tercela yang mesti dilawan.

Nyatanya, tak ada kicauan sang professor di lini masa media sosial. Tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya juga ikut bicara atas persekusi di CFD, juga bungkam seakan pura-pura tak tahu bahwa di Batam ada seorang ibu-ibu yang sedang dizalimi. Tentu hal ini sangat disayangkan. Karena sebagai sesama warga negara, para tokoh nasional ini mesti bisa bersikap adil, tidak berat sebelah.

Pasalnya, komentar yang berat sebelah seperti ini bakal bisa memunculkan anggapan negatif di masyarakat. Bahwa sang profesor, atau tokoh-tokoh nasional lainnya, bahkan mungkin pemerintah, bersikap tidak adil dalam memperlakukan warganya. Pihak-pihak yang dianggap pro pemerintah atau pemimpin petahana bakal mendapat dukungan ketika tersakiti. Sementara di satu sisi, pihak-pihak oposisi atau yang tidak sejalan dengan si petahana, akan diabaikan begitu saja.

Kasus Neno Warisman ini sendiri bukan kali pertama pemerintah berat sebelah dalam memperlakukan warganya. Ketika Front Pembela Islam (FPI) melakukan persekusi atas aksi penghinaan agama, pemerintah melakukan penekanan bahkan menangkap tokoh ormas tersebut. Aksi tersebut lantas dikutuk dengan dalih main hakim sendiri oleh banyak pihak yang tidak senang dengan keberadaan FPI.

Namun ketika Fahri Hamzah, Tengku Zulkarnain, hingga yang terbaru Neno Warisman diadang di bandara saat akan menyambangi suatu daerah, komentar-komentar kutukan itu tidak ada. Seakan perilaku-perilaku barbar, termasuk mengacungkan senjata tajam ke dalam bandara merupakan sesuatu yang sah-sah saja dilakukan. 

Pun begitu dengan pengadangan hingga pembubaran kegiatan ceramah agama yang akan dilakukan Ustaz Felix Siauw dan Ustaz Abdul Somad, tokoh-tokoh nasional yang komentarnya gencar terdengar menentang persekusi sebelumnya tampak adem ayem. Juga ketika kantor surat kabar didatangi massa salah satu parpol dengan melakukan aksi perusakan, tak banyak komentar kutukan atau keprihatinan yang terdengar. Malahan salah satu tokoh partai terkait seakan membenarkan aksi radikal tersebut.

Lucunya di balik aksi pengadangan atau persekusi yang dibiarkan tersebut, para pelakunya menggunakan dalih mebendung aksi radikalisme, aksi intoleran, dan aksi anti pancasila. Padahal dengan melakukan pengadangan seperti itu, hingga mengacung-acungkan senjata serta melakukan perusakan, merekalah sebenarnya orang-orang yang radikal, intoleran, dan tidak ber-pancasila.

Sehingga sampai beredar anggapan bahwa, siapapun yang terkesan tidak mendukung pemerintah, pihak oposisi, atau yang sejenis itu, bakal otomatis mendapat cap radikal, intoleran, anti pancasila. Padahal tuduhan-tuduhan tersebut tak dapat dibuktikan baik secara logika maupun menurut undang-undang. Sementara di satu sisi, pemerintah seakan membiarkan begitu saja aksi radikalisme, intoleran, dan anti pancasila yang dilakukan kelompok-kelompok yang berada di kubu pemerintah.

Padahal pemerintah bukanlah Tuhan, bukanlah Pancasila, yang selalu benar dan menjadi sebuah hukum. Pemerintah, termasuk juga presiden, juga bisa melakukan kesalahan dalam kebijakan, dan menjadi kewajiban bagi rakyatnya untuk mengingatkan. Kalau lantas semua bentuk saran dan kritik membangun itu dituding sebagai bentuk radikalisme atau intoleran, apakah pemerintah kita saat ini sudah berubah menjadi otoriter?

Pertanyaan ini berkaitan dengan kampanye yang sedang diusung Neno Warisman, yang membuatnya diadang di Batam. Ya, kampanye #2019GantiPresiden di luar dugaan mendapat banyak peminat, setidaknya berdasarkan hasil survei yang dapat dipertanggungjawabkan. Gerakan ini sejatinya bisa dibilang sebagai kulminasi bentuk kritik kepada pemerintah yang selama ini seakan dimentahkan dan selalu mendapat jawaban tak memuaskan.

Secara konstitusi, gerakan ini juga dianggap tidak melanggar. Pengamat politik UI Rocky Gerung menyatakan, warga negara berhak untuk mempertimbangkan, evaluasi, dan mengambil keputusan apakah presiden berlanjut atau tidak. Menurut Rocky, setiap warga negara berhak berkeinginan mengganti presiden, sebagaimana warga yang berharap kepemimpinan presiden tidak berlanjut. Asalkan semua itu tidak melanggar peraturan atau bersifat makar atau kudeta.

Dengan jelas, gerakan ini bertitel tahun 2019. Artinya, keinginan mengganti presiden itu akan dilakukan saat Pemilihan Presiden 2019 mendatang, yang merupakan sarana demokrasi yang sah dalam mengganti tampuk kepemimpinan. Bukan dilakukan di 2018. Pun begitu tindakan ini juga bukan curi start kampanye pilpres, karena tidak ada nama calon presiden yang diusung, melainkan hanya gerakan untuk mengganti presiden. Itu saja.

Maka menjadi tidak tepat bila gerakan ini lantas dipermasalahkan dan menjadi sumber tindakan represif kelompok-kelompok pro pemerintah yang menganggapnya radikal dan intoleran sehingga melakukan pengadangan. Justru kelompok-kelompok pro pemerintah inilah yang intoleran sebenarnya karena tidak bisa menerima pendapat dari individu dan kelompok lainnya yang berseberangan, namun sah secara hukum.

Bentuk-bentuk pengadangan dan penyataan-pernyataan yang menyebut gerakan ini sebagai gerakan terlarang, justru menandakan ketakutan pemerintah dan pendukungnya bila keinginan ganti presiden tersebut dapat terwujud tahun depan. Seharusnya, gerakan ini tak perlu dikhawatirkan atau dilarang-larang, selama tidak berujung pada kegiatan yang merugikan masyarakat umum.  

Bila mau berpikir cerdas, pemerintah dan kelompok-kelompok pendukungnya, semestinya menganggap gerakan ini sebagai kritik dari masyarakat. Kritik yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah itu belum maksimal sehingga masyarakat menginginkan pergantian presiden. 

Dalam hal ini, pemerintah mesti bisa merangkul serta memberikan bukti bahwa sang presiden benar-benar bisa bekerja dan membuktikan janji-janjinya, bukan hanya berteriak “Saya Pancasila”. Karena bila pemerintah sanggup membuktikan janji-janji yang pernah diucapkan sang presiden, termasuk juga menghasilkan kinerja yang memuaskan, saya yakin gerakan ganti presiden akan hilang dengan sendiri. 

Namun kenyataannya, alih-alih memilih berdamai dengan kritik, pemerintah berikut kelompok-kelompok pendukungnya malah bersikap radikal, melakukan pengadangan dan bersikap abai serta bersikap tidak adil terhadap warga negaranya sendiri yang sejatinya hanya ingin menyuarakan pendapatnya. Maka bila tetap demikian, saya rasa ganti presiden memang harus diberlakukan tahun depan. (*)