Senin, 23 April 2018

2019 Ganti Presiden? Kenapa Tidak!




Catatan Lukman Maulana, Redaktur Bontang Post

Tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden sedang ramai bersliweran di media sosial. Diikuti dengan beredarnya kaos polos bertuliskan tagar tersebut. Fenomena ini seakan menunjukkan adanya masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan presiden yang sekarang, Joko Widodo alias Jokowi sehingga menginginkan yang bersangkutan tidak lagi menjabat pada periode lima tahun berikutnya.

Tentu tagar ini tidak bisa merefleksikan keinginan semua masyarakat Indonesia. Meski belum dapat dipersentasekan berapa jumlahnya ke dalam angka, setidaknya tagar ini menunjukkan ada kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia yang kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Walaupun angkanya belum pasti, namun gerakan tagar ini patut diwaspadai oleh sang petahana.

Ibarat sebuah virus, lantas tagar ini beredar viral dan mendapat tanggapan beragam masyarakat. Ada yang mendukung dan ikut-ikutan menggunakannya, entah itu lewat tulisan-tulisan di media sosial maupun dengan menggunakan kaos serupa. Namun di sisi lain, ada yang menolak dengan beragam bentuk, misalnya membalas tagar tandingan #2019TetapJokowi atau yang sejenis itu.

Belum jelas juga ihwal kemunculan tagar ini, walaupun kemudian digunakan sebagai gerakan politik oleh pihak-pihak oposisi berikut para simpatisannya. Bukan hal yang aneh bila lantas diadopsi oleh oposisi sebagai pihak yang berlawanan dengan pemerintah, akan tetapi patut diketahui bahwa di sepanjang era reformasi gerakan seperti ini baru muncul di eranya Jokowi.

Tentu menjadi sebuah pertanyaan kenapa tagar ini baru muncul di kepemimpinan mantan Wali Kota Surakarta. Kenapa tidak di masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri atau di masanya Susilo Bambang Yudhoyono? Banyak sebab bisa digali, di antaranya bisa saja tagar itu muncul di era sekarang mengingat masifnya penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Tagar atau bahasa aslinya “hashtag” memang baru dikenal sejak jejaring sosial Twitter populer digunakan.

Tetapi di sisi lain, kemunculan tagar ini bisa juga dipicu gap yang terjadi antara masa kepemimpinan sebelumnya dengan masa kepemimpinan Jokowi. Dalam hal ini, mungkin saja tingkat wanprestasi di masa Jokowi lebih banyak ketimbang di masa Megawati dan SBY. Sehingga keinginan untuk mengganti presiden begitu kuat yang lantas terwakilkan dengan tagar tersebut.

Tak dimungkiri, kemunculan tagar ini bisa juga merupakan efek panjang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam yang telah “memecah” politik di Indonesia menjadi dua kubu, Jokowi dan Prabowo Subianto. Persentase suara keduanya yang begitu ketat inilah yang bukan tidak mungkin memunculkan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak rela Indonesia dipimpin Jokowi.

Hal itu sejatinya adalah konsekuensi politik sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Harusnya, masyarakat bisa move on dan menerima kepemimpinan yang sah. Di satu sisi, pemimpin yang terpilih pun juga mesti menunjukkan kinerja positif agar dapat menarik simpati dari “barisan sakit hati”. Kinerja positif ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, tak bisa ditawar.

Karena semakin banyak citra negatif yang diperbuat, maka akan semakin banyak pula “senjata” yang bisa digunakan baik oleh pihak oposisi maupun oleh mereka yang tidak senang dengan kepemimpinan Jokowi. Seharusnya Jokowi beserta partai-partai politik pendukungnya menyadari hal ini dan mulai bergerak memunculkan torehan-torehan positif demi menjaring pihak-pihak yang berseberangan. Akan tetapi, belakangan yang muncul malahan kebijakan-kebijakan yang secara telanjang bisa dianggap tidak pro kepada rakyat.

Ambil contoh kebijakan impor yang menimpa komoditas beras dan garam, lantas peraturan yang mempermudah akses pekerja asing, hingga kebijakan utang yang terus-menerus dilakukan. Kebijakan-kebijakan ini sejatinya memiliki latar belakangnya masing-masing. Sehingga masih terbuka peluang adanya pembenaran dari pihak pemerintah. Tapi nyatanya, kebijakan-kebijakan itu lebih banyak ditelan mentah-mentah bila “judulnya” saja sudah seperti itu.

Sangat mudah untuk mengkritik Jokowi, dan itu yang sedang dilakukan bukan hanya oleh pihak oposisi yang memiliki kekuasaan di legislatif, melainkan juga oleh rakyat jelata yang pada 2014 lalu memilih atau tidak memilih Jokowi. Bahkan bila hanya mengambil rekaman saat debat Pilpres 2014 lampau, kita sudah bisa mendapatkan sederet pertanyaan untuk menghakimi mantan Wali Kota Surakarta itu.

Perhatikan contoh tiga kebijakan yang sudah saya papar di atas. Ketiga kebijakan tersebut semuanya bertentangan dengan janji-janji yang sudah diucapkan lisan Jokowi tatkala berdebat dengan sang rival, Prabowo Subianto. Jokowi menjanjikan 10 juta lapangan kerja, nyatanya tenaga kerja asing belakangan marak di nusantara.

Jokowi menjanjikan tidak akan impor demi menyejahterakan petani, nyatanya impor tetap saja dilakukan di tengah kondisi surplus. Lantas Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Kalla menyebut menolak utang asing bila menjabat. Kenyataannya, tetap saja utang ini dilakukan. Sehingga tak ayal bila Jokowi kerap menjadi bulan-bulanan masyarakat, khususnya di media sosial.

Hal ini diperparah dengan ketidakkompakan antara Jokowi berikut para menterinya yang terpampang jelas. Kebijakan-kebijakan para menteri kerap kali bertentangan dengan apa yang pernah diucapkan Jokowi. Selain itu sempat terjadi saling lempar tanggung jawab terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Data dan informasi yang disajikan pun berbeda satu sama lain.

Para menteri seakan berjalan sendiri-sendiri dengan kebijakannya masing-masing. Kebijakan-kebijakan itu di antaranya bahkan “melawan” janji Jokowi. Ambil contoh janji meniadakan Ujian Nasional (UN) yang dimentahkan begitu saja dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang tetap mempertahankannya.

Memang, bukan hal yang mudah dalam mengurus negara, apalagi dalam rentang waktu periode lima tahun. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jokowi memulai kariernya sebagai orang nomor satu di Indonesia dengan penuh kecintaan dari masyarakat. Maka sudah seharusnya pula Jokowi mempertahankan kecintaan itu dengan menjawab melalui berbagai program pro rakyat dan memenuhi janji-janjinya.

Sebagai presiden, Jokowi bukan lagi sekadar petugas partai atau simbol pemimpin. Melainkan memiliki kekuatan sangat besar dalam mengarahkan perjalanan negeri sesuai Nawa Cita yang didengung-dengungkan. Maka sudah seharusnya Jokowi berani bersikap tegas kepada para menterinya yang dianggap gagal memenuhi Nawa Cita. Bisa dengan menganulir kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak berpihak pada rakyat atau langsung melakukan pergantian menteri tanpa tedeng aling-aling.

Kenyataannya, ketidaktegasan dan tudingan “boneka” yang sempat menjadi “jualan” menjegal Jokowi di 2014 begitu terlihat di masa kepemimpinannya yang memasuki tahun keempat. Tudingan-tudingan “pencitraan” pun marak terdengar, apalagi dalam perjalanan menuju Pilpres tahun mendatang. Maka sudah jelas menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi dan para pembantunya (menteri) untuk menunjukkan bahwa apa yang pernah dijanjikan dulu bisa ditepati. Dalam hal ini Jokowi bisa mencontoh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menepati serangkaian janji dalam tahun pertamanya menjabat.

Menjadi PR bagi Jokowi untuk menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakannya berpihak kepada masyarakat Indonesia. Bukan hanya berpihak pada masyarakat Papua sebagaimana yang begitu keras dicitrakan, melainkan juga untuk daerah-daerah lain di nusantara, salah satunya Kaltim. Memang banyak diakui Papua begitu mendapat porsi dari pemerintahan Jokowi. Kemudian menjadi bahan perbandingan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang konon melupakan Papua.

Namun bicara keadilan pembangunan, Indonesia bukan hanya Papua. Pun dalam konteks dukungan, mengandalkan suara saja dari Papua tak cukup bisa memenangkan Jokowi. Sang presiden harus bisa menunjukkan bahwa kebijakannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Kaltim, yang di dalamnya ada Bontang, termasuk bagian dari Indonesia yang juga harus mendapat perhatian. Dalam hal ini Jokowi juga mesti bisa menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat Kaltim bila ingin mendapat dukungan dari Bumi Etam. Misalnya dengan keadilan pemberian dana bagi hasil (DBH) yang saat ini sedang diperjuangkan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni bersama para kepala daerah penghasil migas lainnya.

Diakui, lima tahun bukan waktu yang cukup untuk bisa mewujudkan segala janji meliputi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, lima tahun pertama politisi PDI Perjuangan ini sebagai presiden bakal menjadi rapor awal, catatan awal bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan sikap dalam Pilpres, setahun lagi.

Bila dalam lima tahun pertama ini kinerja Jokowi cukup menjanjikan, mimpi dua periode bisa saja terwujud. Namun bila dalam periode pertamanya saja tak mampu memuaskan masyarakat, kenapa tidak opsi ganti presiden dipilih demi kebaikan negeri? Bila itu terjadi, maka tagar #GantiPresiden2019 bukan lagi sekadar tulisan yang viral. Melainkan benar-benar menjadi sebuah gerakan perubahan yang konstitusional melalui pesta demokrasi Pemilu 2019. (*)

Sumber ilustrasi: rdsfmsolo.com

0 komentar:

Posting Komentar